Terhitung sejak tanggal 02 Maret 2011 terjadi perubahan tarif tol untuk Cawang - Cikunir dan Cawang sampai dengan Cikarang sebesar Rp 3.500,00. Dan tarif tersebut dibayar di Gerbang Tol (GT) tempat asalnya, sehingga GT Pondok Gede Timur (Jati Bening) sudah tidak beroperasi.
Hal ini bertujuan untuk menghindari antrian panjang di GT Pondok Gede Timur yang sering mengakibatkan kemacetan. Sesuai dengan tujuannya, solusi tersebut adalah baik, terbukti hari Senin, tidak terjadi kemacetan yang biasanya menjadi langganan di hari Senin.
Namun mengapa harus tempat transit bis yang ada di Jati Bening ditutup juga (walau pada jam-jam tertentu dibuka). Akhirnya penumpang bis bertebaran di pinggir tol menunggu bis dan terjadi antrian bis juga disana. Lebih kasian lagi bila melihat timer bis Mayasari yg biasa menghitung penumpang di Jati Bening, harus ekstra cepat menghitung, karena tidak mungkin berhenti di pinggir tol lama-lama, yang tentu akan menciptakan kemacetan.
Bila antrian bis di tempat transit di Jati Bening di anggap membuat kemacetan juga, maka harus di buat solusi atau aturan tilang, bila berhenti di tempat transit terlalu lama. Jadi tetapkan jam berhentinya, buat loket utk transit. Atau pikirkan solusi lain yang lebih baik.
Karena bila tempat transit tersebut di tutup terus, akan sangat tidak nyaman bagi pengguna kendaraan umum. Walau kalangan menengah kebawah, para pengguna jasa kendaraan umum ini, sudah ikut mengurangi polusi udara sehingga dapat mengurangi isu global warming. Sudahlah kendaraan umum di Indonesia jauh dari kata nyaman, ditambah lagi dengan ditutupnya tempat transitnya.
YLKI pun menyesalkan kenaikan tarif tol tersebut, namun tidak menyesalkan tempat transit bis ditutup. Baca YLKI Sesalkan Kenaikan Tol di Bekasi
Hal yang sama juga dikeluhkan DPR, tapi tetap tidak menyentuh masalah tempat transit bis yang ditutup. Baca DPR Sesalkan Kenaikan Tarif Sepihak
Mengapa kedua lembaga tersebut tidak menyinggung mengenai ditutupnya transit bis di Jati Bening, yang dikeluhkan para pengguna kendaraan umum? Benarkah mereka mewakili pengguna kendaraan umum?
Cobalah pihak Jasa Marga untuk memberikan solusi yang baik untuk hal ini. Dan juga DPR dan YLKI agar lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan hanya memikirkan pengguna kendaaran pribadi saja.