Catatan Jakarta ke-496: Permasalahan Kota dan Upaya Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, adalah kota yang penuh dengan dinamika, energi, dan potensi yang tak terbatas. Namun, di balik cahaya gemerlapnya, Jakarta juga dihadapkan pada sejumlah hiruk-pikuk permasalahan yang tidak jarang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, kemajuan ekonomi yang cepat, dan tantangan lingkungan yang kompleks, Jakarta menghadapi serangkaian tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Berdasarkan data yang dirilis TomTom Traffic Index tahun 2022, kemacetan Jakarta berada di peringkat 29 dari 389 kota di dunia. Bagaimana tidak? Jalan-jalan yang selalu dipadati oleh kendaraan bermotor, kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai, serta perilaku pengemudi yang kurang disiplin, semuanya berkontribusi terhadap kemacetan yang sering kali menghantui kota ini. Masalah kemacetan ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk, tetapi juga berdampak negatif pada ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. 

Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta telah mengupayakan beberapa hal untuk mengatasinya, seperti pengembangan sistem transportasi massal melalui MRT, LRT, TransJakarta, dan bersama KAI Commuter melalui KRL Commuter Line. Ini memberikan alternatif transportasi yang lebih cepat dan efisien bagi penduduk Jakarta. Kemudian, Jakarta juga terus memperluas jaringan jalan dan membangun infrastruktur baru, seperti jalan tol dalam kota dan jalan layang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan-jalan utama dan memberikan rute alternatif. Selain itu, untuk meningkatkan manajemen lalu lintas, pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan penerapan sistem ganjil-genap untuk mengurai kemacetan di beberapa titik di Jakarta. 

Salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam membantu meminimalisir kemacetan adalah dengan beralih menggunakan transportasi umum. Contohnya dengan menggunakan TransJakarta dalam mobilitas sehari-hari. Apalagi pemerintah telah menawarkan program Tarif Integrasi, dimana biaya yang dikeluarkan ketika naik lebih dari satu transportasi umum di Jakarta yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta, dengan ongkos maksimal sebesar Rp 10,000. Ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi kemacetan. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, bersama PT MRT Jakarta (Perseroda), PT KAI (Persero) juga telah bekerja sama dalam menghadirkan fasilitas dan pelayanan terbaik. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung upaya integrasi transportasi, misalnya Penataan Kawasan Stasiun Tebet dan Stasiun Palmerah untuk mengatur tata ruang dan transportasi di kawasan stasiun.

Selain kemacetan, Jakarta juga dikenal dengan permasalahan banjir yang sering melanda kota saat musim hujan tiba. Pembangunan yang tidak terkendali, kurangnya sistem drainase yang memadai, dan penurunan kualitas lingkungan merupakan faktor utama yang menyebabkan banjir menjadi "makanan sehari-hari" bagi penduduk Jakarta. Banjir tidak hanya merusak properti dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu kegiatan harian warga serta berdampak negatif pada kesehatan dan ekonomi. 

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir, seperti memperbaiki sistem drainase, membangun waduk, dan melakukan normalisasi sungai. Contohnya penerapan Siaga, Tanggap, Galang oleh jajaran Pemprov DKI yang berhasil membuat genangan air surut lebih cepat, serta pengurangan jumlah titik banjir saat curah hujan ekstrem, berdasarkan data yang dilansir dari https://www.cnnindonesia.com/. Selain itu, Program lain untuk mengendalikan banjir, adalah Gerebek Lumpur yang dilaksanakan di 5 wilayah Kota Administrasi, yakni kegiatan pengerukan lumpur secara masif di danau, sungai, dan waduk. Tujuannya, mengurangi proses pendangkalan dengan mengerahkan alat berat berskala hingga tiga kali lipat dari kapasitas biasa. 

Selain itu, masalah polusi udara juga menjadi keprihatinan serius di Jakarta. Emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah menyebabkan tingkat polusi udara yang tinggi di kota ini. Melansir dari laman PPID DKI Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan, memasuki musim kemarau yang terjadi pada bulan Mei hingga Agustus menyebabkan penurunan kualitas udara di wilayah DKI Jakarta yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi partikel udara atau PM2.5. Hal tersebut terjadi karena curah hujan dan kecepatan angin rendah mengakibatkan PM2.5 akan terakumulasi dan melayang di udara dalam waktu yang lama. 

Dampak buruk dari polusi udara terhadap kesehatan manusia sangatlah signifikan, dengan meningkatnya risiko penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, upaya pengendalian polusi udara menjadi penting dalam menjaga kualitas hidup penduduk Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan beberapa kebijakan yang diperketat untuk menghadapi menurunnya kualitas udara antara lain adalah meningkatkan kegiatan uji emisi dan pengawasan emisi dari sektor industri, berkoordinasi untuk pengetatan kebijakan ganjil genap di Jakarta serta melakukan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (MABI). Dalam hal ini MABI memiliki peranan penting dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman bencana alam serta perubahan iklim sehingga resiko dan dampak bencana dapat dikurangi. 

Jakarta juga menghadapi tantangan sosial, seperti ketimpangan ekonomi yang signifikan dan kesulitan akses terhadap perumahan yang layak. Ketimpangan sosial ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya, kesenjangan ekonomi, dan perpecahan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas kota. Oleh karena itu, perlunya langkah-langkah yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan sosial dan memastikan setiap warga Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Peran pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi hal ini adalah dengan meluncurkan beberapa program bantuan sosial  seperti; bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kemudian, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi masyarakat. 

Selain itu juga menyediakan pelatihan keterampilan, bimbingan karir, dan penyediaan informasi lowongan kerja guna meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah berkomitmen untuk meningkatkan akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan dengan harga terjangkau dan pemberian subsidi bagi mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut dan mengalami perkembangan. Namun, masalah ini juga tetap memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang signifikan.