Mohon tunggu...
Cukup Abadi
Cukup Abadi Mohon Tunggu... profesional -

blogger lamongan.pemilik akun @cukupabadi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Permen Kominfo 2015 Registrasi Domain Instansi

26 Maret 2015   04:12 Diperbarui: 17 Juni 2015   10:44 182
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
PERMEN KOMINFO REGISTRAR DOMAIN INSTANSI

[caption id="" align="aligncenter" width="606" caption="PERMEN KOMINFO REGISTRAR DOMAIN INSTANSI"][/caption] Negara kita ini negara hukum bukan saja pencurian perampokan pembegalan apalagi korupsi masuk dalam undang-undan semua ada aturan mainya.baik agama negera atau sejenisnya pasti ada aturan main maka harus di taati kalau tidak di taati awas loo siap-siap masuk bui (penjaara), begitu juga dengan dunia maya yang kalau di bicarakan gampang gampang susah.baru-baru ini kementrian komunikasi dan informatika (KOMINFO) mengeluarkan Peraturan menteri no 5 2015 yang isinya mengatur registrasi nama domain pemerintah/instansi pemerintahan . ada hal menarik yang perlu di diskusikan bagi teman-teman pengiat teknologi informasi atau relawan TIK yang peduli dan ikut andil dalam atau luar pemerintahan demi mengembangkan TIK di semua Kabupaten kota ataupun propinsi.

  1. 1. Domain prov/kab/kota saat ini tidak harus menggunakan embel2 prov-kab-kota lagi dibelakangnya. Jadi seperti misalnya Pemkot Malang, domainnya tidak perlu lagi lamongankab.go.id tapi bisa lamongan.go.idBagaimana jika ada nama daerah yang sama seperti Gorontalo (Ada prov gorontalo, kota gorontalo dan kab gorontalo)? Berlaku sistem first come first serve, jadi jika ingin gorotalo.go.id ya dulu2an daftar aja.
  2. Ada tiga klasifikasi domain yang bisa diajukan: domain instansi, layanan publik dan kegiatan
  3. Server Nama domain dan IP Address harus berada di Indonesia
  4. Instansi di tingkat kab/kota dapat mengatur tata cara pengelolaan nama domain instansi pemerintah desa di wilayahnya. Bupati/Walikota dapat mengusulkan penyeragaman nama domain desa.id di wilayahnya.

dengan terbitnya peraturan ini di harapkan pemerintah paham dan patuh terhadap nama domain yang akan di daftrakan yang nantinya akan di pakai di instansi pemerintan masing-masing daerah.terlebih lamongan yang saat ini jarang pemerintah tau dan sadar akan pentingnya teknologi informasi.silakan di baca dan di pahami peraturan menteri (KOMINFO) tentang pendaftran nama domain yang akan di daftrakan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun