Sejak pandemi virus corona (Covid-19) ini, kepala daerah kader Partai Demokrat langsung gerak cepat. Mereka melakukan aksi nyata untuk menolong masyarakat yang dipimpinnya.
Di Tegal, ada Wali Kota, Dedy Yon Supriyono. Dedy menarik perhatian publik karena melakukan lockdown di daerahnya. Alasannya, status Tegal sudah berubah dari darurat siaga menjadi zona merah virus corona karena ada warga yang terjangkit virus corona.
Dedy memerintahkan blokade 49 titik akses jalan protokol dalam kota dan penghubung jalan antarkampung. Blokade dilakukan dengan merintangi jalan menggunakan beton jenis movable concrete barrier (MBC). Penutupan jalan dilakukan terhadap ruas penghubung antarkampung yang berbatasan dengan kabupaten/kota lain.
Meskipun kebijakan Dedy mendapat dukungan publik, toh istana tidak mau terima. Mereka berseru lockdown adalah wewenang pusat. Tetapi belakangan, pemerintah pusat malah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduknya. Pendek kata, ini jadi ibarat putar-putar di sana saja. Tidak ada yang baru, karena sejatinya Pemkot Tegal sudah melakukannya.
Senada dengan kolega separtainya, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, langsung bersuara atas larangan lockdown Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya, Luhut yang menjadi Pj Menteri Perhubungan, setelah Budi Karya terjangkit Corona, menolak penutupan akses laut maupun udara yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua.
Ricky meminta Luhur berhati-hati apabila membuat pernyataan. Keputusan lockdown Papua sudah disepakati oleh para Bupati, Wali Kota dan Gubernur Papua."Saya mau kasih tahu kepada pak menteri, satu nyawa orang Papua itu sangat mahal untuk orang Papua," tegas Ricky.
Ketegasan Ricky ini terang membuat publik geleng-geleng. Pasalnya, selama ini publik ramai mendakwa Luhut sebagai "the real president". Seakan-akan kebijakan Luhut tidak bisa dilawan oleh siapapun. Bahkan Presiden Jokowi terkesan "mati kutu" kalau sudah berurusan dengan Luhut. Namun, Ricky berani mengkritisi kebijakan Luhut itu.
Masih terkait pembatasan orang luar masuk ke daerahnya, di Kabupaten Bintan, Bupati Apri Sujadi, memutuskan untuk mengusir sebanyak 39 TKA asal China yang akan bekerja secara ilegal di Bintan. Mereka dibawa ke Jakarta karena melanggar UU Ketenagakerjaan. Selain persoalan melanggar UU Ketenagakerjaan, kegiatan ini sekaligus merupakan kewaspadaan akan pandemi virus corona. Pasalnya, virus corona pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Alhasil, masyarakat resah atas terus masuknya TKA dari China ini. Pemkab Bintan menjawab keresahan publik ini.
Kemudian ada Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, yang memutuskan menyumbangkan seluruh gajinya untuk kepentingan penanganan virus corona.
Dedy Yon Supriyono, Ricky Ham Pagawak, Apri Sujadi, dan Abdul Gafur Mas'ud merupakan kepala daerah kader Partai Demokrat yang gerak cepat untuk melindungi masyarakatnya dari pandemi corona. Mereka patut diacungkan jempol. Saya yakin kepala daerah kader Partai Demokrat yang lain akan menyusul. Bahkan, boleh jadi mereka sudah bergerat cepat, namun kurang mendapat perhatian media massa saja.
Gerak cepat Partai Demokrat bukan hanya dilakukan oleh para kepala daerah yang berafiliasi dengan partai bintang mercy ini. Aksi nyata lawan corona juga dilakukan oleh para anggota DPR/DPRD, fungsionaris daerah, hingga kader-kader di tingkatan akar. Publik bisa melihat semua ini dari foto, poster, video, berita dan lain-lain yang ramai tersebar di media massa.
