PDIP yang kita kenal sebagai partai oposisi, partai yang identik dengan partai rakyat atau pro wong cilik ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Partai yang seharusnya membela kepentingan rakyat dan anti korupsi justru menjadi partai paling korup.
Sangat unik, pasca reformasi, PDIP justru dinilai partai paling korup dari semua partai yang ada. Serta, meskipun dalam 2 periode pemerintahan menjadi partai oposisi justru merajai Korupsi di negeri ini. Unik sekali. Bisa dilihat, baik dari data kuantitatif maupun kualitatif, PDIP ada diperingkat teratas. Baik index korupsi maupun jumlah koruptornya.
Kenyataan yang demikian, PDIP (PDI Perjuangan) sebagai partai oposisi pun mendapat julukan "Hebat!" oleh publik. Hal tersebut berdasar pernyataan KPK perihal PDIP sebagai partai terkorup, padahal posisi PDIP sebagai oposisi. Sehingga banyak kalangan menilai, kehebatan PDIP sulit dilakukan oleh partai-partai yang lain.
Kemampuan korupsi kader-kader PDIP memperlihatkan kader PDIP telah terlatih dalam hal korupsi. Banyak kalangan juga menilai, apabila PDIP sebagai oposisi saja mampu menjadi partai terkorup, terlebih PDIP sebagai pengendali Negara, terbuka kemungkinan hal-hal yang menghantui publik.
Selain versi KPK, dari rilis indeks korupsi partai politik yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), juga menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai terkorup, dengan jumlah kader yang paling banyak terjerat kasus korupsi. (Sumber: Berita)
Sebagaimana banyak pengamat ekonomi mensiratkan akan masa di pemerintahan Megawati. Saat Megawati menjabat selama tiga tahun, meskipun jabatan hasil "penggulingan" almarhum Presiden Gus Dur, namun kebijakannya dinilai luar biasa parah. Dari lepasnya BUMN. Lalu kasus yang menggemparkan dunia perihal BLBI, dan banyak lagi, yang dinilai telah merugikan Negara ratusan triliun rupiah. (Sumber: Berita Kasus BLBI & Cicilan Bunga Kasus BLBI)
Kehebatan PDIP, dinilai banyak pengamat politik juga tidak terlepas dari silat lidah dan mimik politisi PDIP yang mengesankan pro rakyat di depan konstituennya serta permainan media yang cantik. Propaganda partai berlambang banteng bermoncong putih ini, juga dinilai banyak pengamat tak terlepas akan pakar isu dari jenderal-jenderal intelijen di dalam tubuh PDIP.
Kasus terkait korupsi atau suap yang cukup menggemparkan adalah, secara berjamaah, sebanyak 19 politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut menerima suap dalam proses pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom.
Informasi ini terungkap dalam sidang dengan terdakwa anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, Dudhie Makmun Murod. Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, uang suap itu diberikan agar para politisi menjatuhkan pilihan kepada Miranda.
"Bahwa terdakwa Dudhie Makmun Murod, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sejumlah politikus dari PDIP, pada Juni 2004 telah menerima pemberian uang," kata Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK Mochamad Rum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/3/2010).
Atas perbuatan itu, terdakwa Dudhie Makmun Murod diancam pidana sesuai Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-Undang No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
