Benarkah Presiden Jokowi Melegalkan Miras?

Gambar Lintasntt.com.Sopi dalam acara adat di Perbatasan RI-RDTL

Atas kebijakan itu, pemerintah membuka pintu untuk investor baru baik lokal maupun asing untuk minuman beralkohol di 4 provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Jadi Faktanya bukan untuk semua wilayah di Indonesia.

Menurut saya, hal ini baik karena adanya peraturan presiden yang bisa mengikat dan mengatur soal miras dan soal impor miras. Kita tahu selama ini, banyak minuman impor dengan biaya pajak besar, dan bukan tidak mungkin hal ini bisa dimanupulasi, tetapi bila diawasi langsung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah maka, segala kemungkinan buruk dapat dipangkas.

Ketiga, Pemerintah melegalkan miras untuk empat provinsi yakni, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, jadi bukan seluruh wilayah Indonesia. Mengapa empat provinsi? karena empat provinsi ini dengan latar belakang agama berbeda jadi tidak ada urusannya dengan halal dan haram. Lagi pula secara budaya mengijinkan. Kita contohkan saja DKI Jakarta, memiliki saham terbesar dalam minuman Anker Bir.

Lagi-lagi kita mencontohkan NTT. Semenjak Viktor Laiskodat menjadi gubernur, beliau telah memproduksi secara legal miras, dengan nama sopia, bahkan berlabel pemerintah provinsi NTT. Menurut saya langkah gubernur NTT baik karena untuk memajukan usaha mikro. Asumsi gubernur sama, daripada kita impor mengapa kita tidak memproduksi miras yang berkwalitas untuk diekspor, karena ada potensi di masyarakat, dimana selama ini mereka memproduksi mandiri, untuk kebutuhan sendiri dan dengan harga yang berbeda-beda. Bila diatur oleh pemerintah setempat maka soal harga dan jalur pasaran bisa diawasi.

Saya berpikir presiden Jokowi, tidak memiliki intensi agar masyarakat boleh mengkases dan mengkonsumsi miras tanpa batas hingga membahayakan kesehatan, tetapi legalkanya miras semata-mata untuk menggenjot UKM, dan penanaman modal bagi pemerintah daerah.

Pemerintah pusat melegalkan, tetapi tetap ada peraturan daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati untuk mengatur lebih lanjut. Jadi bila ada izinan dari kepala daerah ya disilahkan, tetapi bila tidak ada izinan dari kepala daerah dengan pertimabangan masuk akal, itu juga tidak masalah, intinya setiap kebijakan tidak merugikan merugikan dan membahayakan masyarakat, itulah yang paling penting. Seperti kata presiden, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Jadi, bila ada pertanyaan apakah benar Jokowi melegalkan miras, ya, agar bisa diataur dan sehingga tidak merugikan dan membahayakan masyarakat.

Atambua, 02.03.2021