Kebijakan Subsidi BBM, Urgensi dan Inventarisasi Permasalahan Subsidi BBM

Jika pemerintah menambah alokasi subsidi dan kompensasi tentu saja hal ini akan berdampak pada membengkaknya beban APBN, mempersempit porsi belanja produktif seperti infrastruktur, serta subsidi belum tentu menyasar target yang tepat yaitu masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian, solusi untuk tetap menjaga keberlanjutan subsidi BBM serta menjaga kesehatan dan kesinambungan APBN maka pemerintah dapat mengambil kebijakan berupa penyesuaian harga BBM dengan mengurangi alokasi subsidi BBM dan melakukan kebijakan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. 

Pengalihan subsidi ini merupakan bentuk kebijakan dengan konsep targeted atau secara langsung menarget kepada sasaran tujuan dalam hal ini adalah masyarakat menengah ke bawah, bukan subsidi terhadap suatu barang yang bisa diakses oleh semua kalangan. Hal ini dapat berupa :

• Pengadaan BLT atau Bantuang Langsung Tunai
• Bantuan subsidi upah
• Dukungan kepada pemerintah daerah dari DAU maupun DBH untuk dimanfaatkan sebagai bantalan dalam melindungi masyarakat menengah ke bawah yaitu dengan pengambilan kebijakan daerah berupa : a) Bantuan sosial untuk kelompok masyarakat pelaku ekonomi yang terdampak kenaikan harga BBM seperti ojek, UMKM, nelayan; b) Penciptaan lapangan kerja dalam industri padat karya yang melibatkan masyarakat; c) Subsidi transportasi umum seperti keringanan PKB bagi kendaraan umum plat kuning dan subsidi tarif angkutan sehingga penumpang membayar lebih rendah.

Kebijakan ini selaras dengan payung hukum yang telah ditetapkan yaitu Perpres Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Harga BBM. Dengan demikian, solusi kebijakan ini dapat diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari adanya subsidi BBM tersebut.

Inventarisasi permasalahan

Untuk analisis lebih lanjut mengenai urgensi dan solusi dari kebijakan subsidi BBM maka diuraikan beberapa inventarisasi permasalahan berikut ini.

1. Alternatif Solusi : Pengurangan jumlah subsidi BBM dan melakukan penyesuaian harga BBM.

Analisis Dampak/Masalah : Dengan mempertimbangkan harga minyak dunia yang cenderung meningkat serta konsumsi dalam negeri yang tinggi maka untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan APBN dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maka kebijakan ini dapat diterapkan sebagai alternatif solusi. Namun, dengan berkurangnya jumlah subsidi BBM akan berimplikasi pada penyesuaian harga berupa kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini tentu akan berpengaruh pada kenaikan harga pokok sehingga memicu timbulnya kontra oleh masyarakat, daya beli masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah menjadi turun sehingga akan meningkatkan kemiskinan dan pengangguran, bertambahnya tingkat inflasi karena harga bahan pokok meningkat serta akan meningkatkan biaya produksi pula, dan tentunya hal ini berpengaruh pada penurunan PDB yang menandai penurunan pertumbuhan ekonomi.

Penyelesaian : Untuk menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan dari solusi kebijakan ini maka pemerintah dapat mengambil langkah penerapan kebijakan lainnya yaitu pengalihan harga BBM yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat terutama golongan menengah ke bawah agar tingkat konsumsinya tetap. Bentuk kebijakan ini dapat berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, pengadaan lapangan kerja yang melibatkan masyarakat, pemberian bantuan subsidi upah, serta bantuan sosial lainnya yang disubsidi oleh pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM langsung kepada masyarakat menengah ke bawah.

2. Alternatif Solusi : Pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran dengan Bantuan Langsung Tunai.

Analisis Dampak/Masalah : Dengan adanya pengalihan atas subsidi BBM ini maka akan menciptakan implementasi kebijakan yang targeted atau menyasar langsung ke sasaran yaitu masyarakat menengah ke bawah sehingga subsidi dapat diterapkan dengan efektif dan efisien sesuai tujuannya. Dikatakan targeted karena bentuk pengalihan subsidi BBM ini dialokasikan khusus untuk menjadi bantalan dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM (dalam hal ini masyarakat miskin).  Salah satu bentuknya adalah kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin dan yang benar-benar membutuhkan. Namun solusi kebijakan ini dapat menimbulkan masalah yaitu pemberian BLT tidak kepada masyarakat yang ditargetkan melainkan diterima oleh masyarakat yang mampu. Masalah ini dapat timbul karena kesalahan pendataan maupun manipulasi data yang mungkin dapat dilakukan oleh pemda mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak. Selain itu, dana BLT yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga rawan dikorupsi jika tidak dilakukan dengan prinsip prudent atau kehati-hatian.

Penyelesaian : Untuk menghindari kesalahan pendataan dan manipulasi data maka diperlukan metode survey yang efektif dan efisien dengan langkah verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pengawasan dari berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, untuk menghindari tindak korupsi maka diperlukan pula peran pengawasan serta monitoring dan evaluasi dari pihak terkait seperti verifikasi oleh BPKP dan audit anggaran oleh BPK.