Fenomena Budaya Politik Uang dan Politik Identitas Pada Pemilu

Pernah dengar budaya politik uang dan politik identitas gak sih? Khususnya buat para remaja yang baru saja punya hak pilih nih.

Tahu gak sih fenomena budaya politik uang dan politik identitas, pasti kalian pernah mendengarnya bukan? Oke mari kita bahas. Jadi, keduanya menjadi masalah bagi proses demokrasi negara Indonesia, politik uang dan politik identitas ini dianggap akan mencederai kemurnian pesta demokrasi, apalagi bangsa kita tahun 2024 ini sedang bersiap-siap untuk mengadakan pesta demokrasi pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari nanti loh.

Jika berbicara mengenai politik uang bukan hal yang baru dan tabu lagi dalam sistem demokrasi kita. Setiap gelaran pemilu, pilkada, politik uang selalu ada baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, bahkan politik uang sudah menjadi alat transaksi dalam jual beli suara. Sementara itu, politik identitas mulai ramai dibahas sejak 5 tahun terakhir ini. Kekhawatiran mencuat, ditakutkan politik identitas akan digunakan oleh para elite dalam meraih suara rakyat tahun 2024. 

Politik identitas berpotensi memecah belah bangsa Indonesia dan menghambat perkembangan demokrasi, melansir dari https://www.mpr.go.id Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR dalam diskusi pubik "Problematika Politik Identitas Jelang Pemilu 2024" di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5/23), mengatakan dengan tegas bahwa "Politik identitas bisa membelah masyarakat dalam waktu yang lama. Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat lalu memanfaatkan primordialisme masyarakat untuk menarik simpati politik."

Sedangkan, politik uang meskipun tidak merugikan kita secara pribadi tetapi politik uang merupakan pelanggaran kampanye dan kecurangan dalam pemilu, "Money politik merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam pemilu yang seringkali muncul" Hal itu disampaikan DR. Bachtiar Baetal Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu RI kepada RRI di sela kegiatan forum warga sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Sukses Pemilihan Umum Tahun 2024 (https://www.rri.co.id).

Data mengenai politik uang pada pemilu tahun 2019 yang dilansir dari https://amp.kompas.com Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan bahwa uang menjadi sesuatu yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat dalam sebuah kontestasi pemilu, yang di harapkan data ini bisa turun di pemilu 2024 nanti.

Kita sudah mengetahui bahwa politik uang merupakan bentuk kecurangan dan politik identitas bisa membuat perpecahan di masyarakat, Penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam memerangi politik uang dan politik identitas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan, contohnya ketika kita melihat adanya politik uang di sekitar kita kita bisa melaporkannya ke Bawaslu kabupaten/kota, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara pemerintahan setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bahayanya budaya politik uang dan politik identitas bagi kemajuan demokrasi kita. 

Untuk para remaja yang baru memiliki hak pilih ayo suarakan kejujuran dalam memilih karena dengan bersama-sama memerangi politik uang dan politik identitas, kita dapat membangun demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas di pemilu 2024 nanti. Ayo anak muda jangan biarkan politik uang dan politik identitas memecah belah bangsa kita, pilihan kalian dari hati menentukan masa depan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, MERDEKA!!