Saya teringat ucapan Jokowi jika Capres dan Cawapres itu bukan dipilih oleh kaum elite politik,partai politik tetapi oleh rakyat.
Saya akan bahas ini agak mendalam.Dimulai dengan sebelum sumpah pemuda 1928 ada yang namanya organisasi Budi Utomo yang didirikan tahun 1908 oleh kaum cendikiawan Nusantara.Sebelum Indonesia terbentuk yang ada pecahan suku-suku.Orang Jawa,Orang Batak,Orang Betawi dan yang lainnya.
Di antara rentang garis waktu antara Budi Utomo dan Sumpah Pemuda ada seorang Tokoh bernama Raden Tirto Adi Suryo.Beliau orang yang pertama kali menyediakan koran Melayu di Nusantara ini bernama Medan priyayi.Suatu ketika Tirto pernah menyatakan tidak ada manusia yang tidak berpolitik,karena ketika orang membayar pajak itu adalah kegiatan politik juga.
Di sini saya ingin menekankan kita membayar pajak kepada negara,negara wajib melindungi hak kita sebagai warga negara yaitu hak hidup,hak untuk mendapat tempat tinggal,hak untuk mendapat penghasilan untuk hidup itu sendiri.Pada mulanya begitu sederhana tetapi menjadi rumit karena banyak instrumen-instrumen seperti hukum dan undang-undang yang menaungi kehidupan bernegara kita.
Banyak anak muda yang apatis/tidak perduli terhadap politik tetapi harusnya mereka perduli dengan politik di negaranya.Karena beras yang menjadi makanan kita sehari-hari pun itu ada pajaknya.Kita membeli harga yang sudah dikenai pajak berkali-kali untuk membeli kebutuhan pokok kita saja.Coba kita bayangkan sejenak,jika partai politik atau elite politik yang menyetir kehidupan kita saja dan kita mendapat ampas dari mereka apakah layak ? Partai Politik adalah organisasi yang menaungi kepentingan politik dari kalangan anggotanya.Kepentingan Politik itu diejawantahkan kepada masyarakat luas tetapi kita belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal karena sudah dikarbit oleh kalangan partai itu sendiri.
Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945 terdapat euforia dimana mana dan partai membludak dimana mana dengan ideologinya masing-masing.Ketika itu Partai bersifat idealisme karena yang terpenting Indonesia lepas dari penjajahan dan membuka lembaran baru untuk memajukan Indonesia.Undang-undang diatur dan hukum ditulis untuk menjadikan kita negara hukum dan berdaulat.Ketika suku Jawa,Sunda,Batak,Tionghoa,Ambon dll tunduk di hadapan hukum dan undang-undang yang pertama mereka inginkan adalah kemerdekaan bagi tiap individu untuk setara dan sejajar di dalam kehidupannya.Negara menjamin itu dengan adanya aparat hukum dan anggota dewan rakyat.Aparat Hukum untuk menindak kejahatan dan anggota dewan merumuskan undang-undang untuk kemudahan warganya.Presiden sebagai kepala negara yang mengontrol agar negaranya tetap stabil dan aman.
Tapi kekuasaan itu bersifat menggoda dan beracun.Soekarno dikudeta oleh Soeharto datanglah jaman Orba.
Dari zaman Soekarno,Soeharto sampai Reformasi berapa banyak undang-undang dan hukum berganti silih berganti tapi kita sebagai rakyat hanya dibuat menunggu dan harap-harap cemas semoga menjadi lebih baik lagi.Jika dihitung undang2 ,hukum dan turunannya beserta interpretasinya bisa mencapai ratusan meter panjang hurufnya.Kita sebagai rakyat pun bingung dan mengiyakan saja sehingga seolah olah hanya orang di pemerintahan, dan partai politik yang mengatur yang terbaik bagi kita.
Sudah saatnya kita sebagai rakyat baik dari desa,pedalaman maupun di kota melek akan perkembangan politik kita.Jangan hanya disetir oleh influencer di YouTube,di tv ,di media sosial dll.Gambaran besar kita sebagai negara itu harus jelas,kebijakannya juga jelas dan aksi nyata juga jelas.
Jokowi Sampai saat ini membikin proyek-proyek yang memang terasa bagi kalangan rakyat luas.
Jika ditanya apakah saya pendukung Jokowi ,saya bisa bilang belum karena saya pun ga mendapat keuntungan apa-apa dari tulisan ini.Tetapi dari tulisan ini saya ingin agar temen-temen lebih kritis terhadap yang terjadi di dunia politik di Indonesia ini.
