Indonesia dan BPJS Kesehatan
Sebenarnya mimpi saya (dan mimpi bersama, ada amin sodara-sodara?) adalah sistem kesehatan seperti NHS di Inggris. Sistem general tax seperti ini memang yang ideal, di mana penghasilan pajak negara adalah sumber dana biaya kesehatan penduduk (sederhananya: semua hrates). Namun barangkali serupa seperti Taiwan, negara berkembang dengan model pemerintahan yang masih mencari jalannya dan sangat bergantung pada situasi politik serta kondisi keuangan negara bisa jadi lebih terjamin menggunakan sistem premi. Dengan penerimaan negara dari pajak yang kadang meleset, sistem general tax bisa membahayakan implementasi pelayanan kesehatan jika mendadak ada pemotongan anggaran (seperti sekarang).
Maka dari sisi keberlanjutan program layanan kesehatan umum, menurut saya saat ini sistem premi (yang kita sebut dengan iuran) memang lebih membantu. Dengan menjamin adanya revenue dari iuran peserta BPJS Kesehatan, expenditure yang meliputi pembiayaan layanan kesehatan, penyediaan sarana kesehatan, hingga pengembangan obat bisa tetap berjalan tanpa bergantung pada ke mana arah prioritas anggaran negara.
Jika Taiwan menerapkan extra charge untuk subsidi silang, BPJS Kesehatan dengan iuran berbeda untuk kelas yang berbeda juga memiliki peran yang sama. Lebih spesifik lagi, dengan semangat iuran ini, peserta BPJS Kesehatan akan menerima manfaat yang sama tak peduli strata sosialnya. Dengan subsidi dari pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan, mereka yang sakit bisa tetap menerima layanan kesehatan sesuai dengan yang diperlukan.
Kalau di asuransi swasta, premi yang kita bayarkan digunakan untuk menutup biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar klain, maka iuran BPJS Kesehatan digunakan untuk membayar biaya layanan kesehatan peserta yang sakit.
Dulu saya pikir ini naif dan berbunga-bunga, namun di samping kontroversi seputar BPJS Kesehatan dan bagaimana kita mengharapkan meningkatnya pelayanan kesehatan, saya beberapa kali melihat contoh nyatanya.
Contoh pertama, saat saya mendaftar jadi peserta.
Prosesnya cukup mudah. Idealnya semua anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK) didaftarkan sekaligus, berhubung saya satu-satunya yang terlempar dari lanjutan Askes, maka saya mendaftar sendiri. Syaratnya pun tak sulit, asal semua dokumen lengkap, bisa langsung diproses. Antri memang iya.
Saya mendapat antrian nomor 43, sementara di depan saya masih ada 11 orang lain. Saya melihat sekeliling dan melihat antusiasme mereka. Saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang semangat bertanya pada petugas tentang syarat apa yang kurang. Mereka tak paham birokrasi, namun mau bergerak mendaftar. Saya bertanya pada salah satu ibu setengah baya di sebelah saya, "Ibu, mau daftar BPJS Kesehatan?" Si ibu mengangguk. "Iya mbak. Pengen ikut juga dapet jaminan pemerintah. Saya orang nggak punya, kalau sakit bayarnya mahal, nggak kuat mbak".
Kemudian si ibu bertutur mengenai saudaranya yang sakit dan harus menjalani operasi. Dari total biaya 10 juta, saudara si ibu hanya perlu membayar 900 ribu. "Kami yang orang kecil terbantu sekali dengan BPJS, mbak. Kata saudara saya, ke Puskesmas juga gratis. Sanggup bayar ke dokter juga. Tadinya saya pikir susah daftarnya, mbak, ternyata tidak sulit. Semoga saya bisa merasakan manfaatnya ya mbak".
Si ibu tersenyum. Saya pun mengulum senyum. Bagi sebagian orang, memiliki jaminan kesehatan adalah mimpi mahal. Ketika sakit, bukan berpikir mau berobat ke mana, mendengar kata dokter atau rumah sakit saja sudah menjadi beban, karena mereka tak sanggup memikirkan dari mana biayanya. Bagi sebagian orang, BPJS Kesehatan adalah harapan mereka untuk bisa menikmati akses kesehatan yang layak dan terjangkau.
