Pada Rabu (2/11) lalu UNDP merilis indeks pembangunan manusia (IPM) yang memeringkatkan 187 negara berdasarkan pendapatan, pencapaian pendidikan, dan angka harapan hidup. Yang mengejutkan adalah posisi Indonesia saat ini mengalami kemerosotan yang cukup tajam. IPM Indonesia pada tahun 2011 ini berada di peringkat 124 dari 187 negara. Ini menunjukkan terjadinya penurunan drastis. Sebab pada tahun 2010 posisi Indonesia pada peringkat 108 dari 169 negara.
IPM merupakan alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. Indikator yang menjadi tolok ukur diantaranya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui IPM inilah suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai negara terbelakang, negara berkembang atau negara maju. Saat ini negara Indonesia masih setia menjadi negara berkembang. Entah berkembang ke arah negara maju atau justru menuju ke arah negara terbelakang? Harapannya tentu Indonesia terus berkembang pesat hingga menjadi negara yang maju dan mandiri.
Berdasarkan data yang dirilis United Nations Development Program (UNDP) yang terbaru ini, IPM Indonesia ternyata hanya (0,617) dan masuk kategori “sedang”. Itu artinya di atas kategori “rendah” atau belum mencapai kategori “bagus”. Dalam hal ini ada empat kategori peringkat, antaralain; rendah, sedang, bagus, dan sangat bagus. Di tingkat ASEAN posisi IPM Indonesia masih di bawah Malaysia yang menempati peringkat 61 dengan angka indeks (0,761). Sementara IPM tertinggi di kawasan ASEAN dipegang oleh Singapura yang menempati peringkat 26 dengan angka indeks (0,866). Disusul posisi Brunei yang menempati peringkat 33 dengan angka indeks (0,838).
Ironisnya, konon bidang pendidikan menjadi salah satu penyebab turunnya peringkat IPM Indonesia tahun ini. Padahal bidang pendidikanlah yang selama ini mendapatkan kucuran dana paling banyak dari APBN. 20% dari APBN telah dialokasikan khusus untuk bidang pendidikan. Masyarakat pun bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Benarkah dana anggaran yang sangat besar itu telah tepat sasaran? Menurut Menkokesra, UNDP mengukur peringkat pendidikan suatu negara berdasarkan lama waktu sekolah. Sementara itu pada tahun ini UNDP mencatat rata-rata lama waktu sekolah di Indonesia masih rendah. Yakni hanya 5,8 tahun, artinya tidak lulus SD. Lalu kemana Program Wajib Belajar (WAJAR 9 Tahun) yang selama ini didendang-dendangkan?
Dua tolok ukur IPM lainnya yakni bidang kesehatan dan pendapatan per kapita (kesejahteraan masyarakat). Memang selama ini telah banyak program-program peningkatan maupun penjaminan kesehatan masyarakat yang dilakukan Pemerintah. Namun pada pelaksanaannya masih perlu dibenahi lagi. Misalnya saja dalam hal penjaminan kesehatan bagi anak dan ibu, jaminan ibu melahirkan, jaminan kesehatan bagi kaum miskin, pemerataan Puskesmas ke daerah terpencil, pendidikan kesadaran hidup sehat kepada masyarakat, peningkatan gizi masyarakat miskin, dsb. Dalam bidang kesejahteraan masyarakat juga masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi. Misalnya saja peningkatan jumlah lapangan kerja terutama bagi masyarakat miskin, jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu, pemberdayaan masyarakat di kawasan terpencil, dsb.
Ini menunjukkan memang masih ada banyak persoalan yang perlu kita selesaikan dan benahi bersama. Artinya Pemerintah dan kita semua harus mengakui bahwa IPM bangsa ini memang masih dalam kategori “sedang”. Ini menjadi semacam WARNING bagi Pemerintah dan seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa posisi kita di mata dunia masih begitu memprihatinkan, peringkat 124 dari 187 negara. Apa yang akan kita katakan kepada anak cucu kelak? Namun yang lebih penting dan krusial adalah bagaimana mempersiapkan generasi bangsa ini yang berkualitas dan berkarakter, hingga mampu membangun IPM Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mungkinkah itu? WARNING…kita tunggu saja…