Pemerintah mulai tahun 2012 merintis terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Sebagai langkah awal, siswa SMA/SMK juga bakal mendapat kucuran dana bantuan operasional sekolah seperti yang selama ini diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar SD dan SMP (Kompas, Selasa (27/9)).
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh dalam kutipan wawancara yang dimuat di Harian Kompas (27/9) menyatakan pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA dirasakan masih sulit dijangkau karena masalah biaya sekolah. Hal itu terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah tahun 2009/2010 yang baru mencapai 69,6 persen. Oleh karena itu menurut Mendiknas perlu diberikan dana BOS untuk setiap siswa SMA, SMK, dan MA guna mengatasi kendala keterjangkauan tersebut. Sebagai tindak lanjutnya pada tahap rintisan tahun 2012 nanti akan dialokasikan anggaran BOS Rp 200.000,- per siswa per tahun.
Ini merupakan sebuah policy atau kebijakan pendidikan yang cukup populis. Dalam artian akan mendapat dukungan masyarakat dan berdampak positif terhadap citra Pemerintah. Yang menjadi pertanyaan sekarang perlukah adanya wajib belajar 12 tahun? Dan mungkinkah itu bisa terwujudkan? Dua pertanyaan sederhana yang sulit untuk menjawabnya. Ketika kita melihat dunia pendidikan Indonesia dalam konteks yang luas, saat ini nampaknya yang jauh lebih mendesak adalah pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil/pedalaman dan perbatasan.
Kenapa? Mengingat saat ini masih banyak daerah perbatasan maupun wilayah terpencil/pedalaman yang kondisi pendidikan masyarakatnya masih cukup memprihatinkan. Pada sisi lain, di beberapa daerah masih dijumpai adanya bangunan-bangunan sekolah dalam kondisi rusak namun tetap digunakan untuk proses belajar mnegajar. Yang pada akhirnya ini sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan para siswa maupun guru. Ada pula kejadian di suatu daerah dimana untuk bisa sampai ke sekolah para siswanya harus melewati jembatan kawat yang di bawahnya mengalir sungai cukup besar. Ini sedikit gambaran bahwa saat ini masih begitu kompleks masalah pendidikan yang juga harus segera dituntaskan oleh Pemerintah.
Rencana perintisan dana BOS untuk SMA/SMK dan MA pada 2012 memang merupakan sebuah kebijakan yang patut kita dukung bersama. Namun rencana ini juga harus diiringi dengan pemaksimalan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang telah ada selama ini. Di samping butuh banyak persiapan lainnya. Seperti penambahan jumlah sekolah SMA/SMK/MA yang ada saat ini. Yang pada akhirnya akan membutuhkan pula anggaran untuk pengadaan gedung, fasilitas/sarana prasarana pendukung dan tenaga pendidik. Di samping itu perlu dipersiapkan mulai dari sekarang bagaimana sistem penyaluran dana BOS tersebut nantinya agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti korupsi. Sebab selama ini ditemukan banyak kasus penyelewengan dana BOS untuk jenjang SD dan SMP.
Mungkinkah wajib belajar 12 tahun bisa diwujudkan? Jawaban optimis kita jawab pasti bisa. Pasti bisa manakala dipersiapkan dengan baik mulai dari saat ini. Pasti bisa kalau Pemerintah juga terus berusaha menyelesaikan berbagai PR masalah dalam dunia pendidikan yang begitu kompleks. Contohnya saja pada beberapa kasus seorang anak memilih tidak meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA karena tidak mampu membayar dana sumbangan yang selangit. Dana sumbangan yang dirasa masih memberatkan ini terutama terjadi di daerah perkotaan. Belum lagi budaya pungutan liar yang masih menggila. Maka dari itu sebelum benar-benar dirintis BOS untuk SMA/SMK/MA, Pemerintah harus persiapkan semuanya secara matang mulai dari sekarang.
