Munculnya isu penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia pada sejumlah negara teramasuk Indonesia,membuat Pemerintah Indonesia prihatin dan menyesalkan kenapa hal itu sampai terjadi.Keprihatinan ini tidak hanya dirasakan oleh Presiden SBY maupun para pejabat kita yang telah disadap. Namun demikian penyadapan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Bisa dikatakan Australai adalah teman dekat kalau boleh diumpamakan seperti itu. Munculnya kasus ini tentunya menimbulkan reaksi dari Pemerintah Indonesia, seluruh masyarakat merasa ternodai perbuatan .
Pemerintah segera mengambil sikap tegas dengan memanggil pulang Dubes RI di Australia sebagai bentuk protes bahwa kita sangat tersinggun. Hal ini harusnya dapat dipahami oleh Pemerintah bahwa seluruh bangsa kita benar-benar sangat terseinggung. Penyadapan adalah cara-cara tidak sopan yang dilakukan oleh Australia karena meremehkan martabat bangsa Indonesia. Betapapun penyadapan bisa dikatakan bentuk penelanjangan dan melanggar norma, jadi sepatutnya Australia meminta maaf. Kalau Australia merasa malas meminta maaf maka jangan harap hubungan baik dengan Indonesia dapat kembali hangat.
Dari segi hubungan kerjasama juga menuai dampak, tidak mungkin suatu kerja sama akan terus berjalan sementara dalam benak masih ada permasalahan yang belum terselesaikan. Disamping itu masih timbul kecurigaan yang cukup dalam karena kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Seruan atau instruksi Presiden agar kita menghentikan sementara sejumlah kerja sama dengan Australia, yakni kerja sama latihan militer bersama, kerja sama coordinated military operation yang fokus pada penyelesaian masalah penyelundupan manusia, dan pertukaran informasi atau data intelijen patut didukung. Demikian halnya respon yang dikemukakan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan menyatakan, Indonesia telah menghentikan setidaknya tiga kerja sama militer dengan Australia, perlu diapresiasi. Ini semua dilakukan dengan alasan Pemerintah Australia belum memberikan penjelasan resmi terkait isu penyadapan intelijen Australia terhadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat Indonesia apalagi meminta maaf.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman seperti dimuat pada media massa menyatakan telah berkomunikasi dengan otoritas intelijen Australia. Australia berjanji ke depan tidak akan melakukan penyadapan. Ada komitmen dari mitra badan intelejen negara di Australia, untuk mengevaluasi dan bersama-sama memperbaiki hubungan, sehingga apa yang disampaikan oleh Australia untuk ke depan tidak akan ada lagi penyadapan. Analisa BIN sendiri memang terjadi penyadapan terbuka pada 2007 dan 2009. Pihak manapun tentunya, dia tidak akan mengakui itu sudah dikerjakan tetapi dari beberapa informasi yang diterima, ada data-data yang memang terjadi peelanggaraan pada kurun waktu itu.
Bila demikian adanya seperti yang dikemukanan oleh Kepala BIN, apapun dalih yang dikemukakan oleh pihak Australia permintaan maaf tetap haurs dilakukan untuk mengobati luka atas tindakan Australia pada Indonesia. Di Austalia sendiri sikap kurang arif Perdana Menteri Australia Tony Abbott mendapat pertentang dari oposisi. Bahkan Pemimpin opisisi dari Partai Buruh Bill Shorten jugamendesak Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott segera membangun kembali hubungan baik dengan Indonesia yang memanas akibat masalah ini. Kalau saja sikap arif tidak segera diambil besar kemungkinan dampaknya akan menjalar kemana-mana. Apalah jadinya jadinya bila Indonesia sudah tidak mau peduli akan banyaknya imigran gelap yang akan ke Australia. Bisa dibayangkan Australia akan kebanjiran penduduk gelap, padahal selama ini penduduk gelap yang akan mendatangi Australia selalu dapat dihalau oleh Indonesia bila melalui selat yang melewati perairan Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka himbauan agar Australia segera minta maaf secara resmi ke Pemerintah Indonesia sebaiknya di indahkan.
