Sebuah negara yang maju atau berkembang dapat kita nilai dari banyak sudut sudut pandang, Entah tentang perekonomian negara, perkembangan politik, ataupun tingkat pendidikan di negara itu sendiri. Namun tentu secara tersirat tingkat pendidikan adalah hal yang paling penting dari semua itu, kenapa? Karena dengan pendidikan kita bukan hanya dapat memajukan perekonomian negara namun juga politik yang berkembang secara adil.
Salah satu negara yang selalu berusaha mengembangkan tingkat pendidikannya adalah Indonesia. Indonesia secara bertahap terus berusaha meningkatkan pendidikan di segala penjuru negara. Usaha Indonesia dalam mengembangkan tingkat pendidikan negaranya dapat dilihat dari salah satu program pemerintah, yaitu wajib belajar. Program ini awal mulanya adalah bernama ‘Wajib Belajar 9 Tahun’ atau setingkat dengan wajib belajar hingga tingkat SMP, lalu kemudian program ini berubah nama menjadi program ‘Wajib Belajar 12 Tahun’, dimana yang berarti kewajiban seorang anak bukan lagi setingkat SMP, namun menjadi setingkat SMA.
Selain itu, Indonesia juga bertahap membangun fasilitas untuk sekolah-sekolah di seluruh penjuru negara, walaupun dalam prakteknya masih terfokus pada Ibu kota dan sekitarnya. Namun setidaknya, ini adalah tanda keseriusan pemerintah dalam meningkatkan tingkat pendidikan rakyatnya.
Lalu, apakah usaha peningkatkan tingkat pendidikan ini tidak membutuhkan biaya? Pastinya perlu! Pada berita tahun 2016 akhir dikatakan bahwa pemerintah mempertahankan anggaran pendidikan nasional sebesar 20% dari APBN tahun 2017, yang jika dihitung mungkin jumlahnya akan sekitar Rp 416,1 triliun. Jumlah uang yang sangat sangat banyak bukan?
Langkah ini diambil bukan tanpa pertimbangan apapun, Bapak Presiden Jokowi mempunyai visi utuma yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai penerus negara ini di masa depan.
Adapun jika dijabarkan, dana APBN 20% tersebut akan dialokasikan nuntuk sertifikasi 101,100 guru san 102,200 dosen, pembagian Kartu Indonesia Pintar kepada 19,5 juta anak, bantuan operasional sekolah kepada 8,5 juta siswa, dan rehabilitasi ruang kelas.
Lalu setelah kita mengetahui data tersebut, apakah kita akan terus bersantai saja karena pendidikan kita telah dijamin oleh negara? Tentu tidak. Pilihan yang paling tepat adalah kita harus lebih berusaha mengembangkan diri kita dan lebih mencintai negara kira karena mereka telah memberikan hak kita untuk terus belajar, karena jika tanpa bantuan tersebut kita mungkin tidak akan dapat bersekolah hingga tingkat sejauh ini bukan?
Jika dipikir-pikir, bukankah disekolah kita terkadang masih ada penarikan uang tertentu? Entah yang katanya untuk buku, entah yang katanya untu LKS, ataupun untuk peningkatan fasilitas. Yap, memang terkadang hal tersebut sulit ditangani, karena distribusi uang dari negara ke sekolah-sekolah tentu sangat lama dan juga melewati proses yang cukup rumit, selain itu terkadang kebutuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita dapatkan. Kecacatan sistem memang terkadang menjadi penghambat dibanyak hal, naun bukan berarti hal ini tidak bias kita betulkan. Bisa? Pasti bias.
Hal ini diakui oleh itjen Kemendikbud bahwa telah ada APIP yaitu merupakan tim gabungan antara Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan inspektorat jendral baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara fungsional bertugas mengawasi jalur keuangan secara intern. Kita bisa melaporkan langsung tentang hal-hal ketidak nyamanan atau kecurangan pada sekolah-sekolah atau daerah tertentu, hingga aliran dana berjalan sebagaimana mestinya.
Betapa pedulinya negara ini kepada rakyatnya, bukan? Mari jangan kecewakan negara tercinta ini.
Cintasya Nisalifia
