Merosotnya Nilai Tukar Rupah terhadap Dollar AS akibat dari Krisis Moneter 1998

Nilai tukar antar mata uang adalah harga atau jumlah dari suatu mata uang yang diserahkan untuk mendapatkan mata uang yang lain. Nilai tukar ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain, suku bunga, inflasi. kondisi ekonomi, kebijakan moneter, perdagangan internasional, tingkat kepercayaan investor, defisit akun berjalan, utang politik. ketentuan perdagangan, dan stabilitas politik.  

Krisis moneter terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Penyebab dari terjadinya krisis moneter ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang menjadi faktor utama krisis moneter
2. Akumulasi utang luar negeri swasta menjadi salah satu pemicu penurunan nilai rupiah karena keterbatasan devisa tidak memadai untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo beserta bunganya sekaligus.
3. Kesalahan pemerintah dalam memberikan sinyal yang kurang tepat kepada para pelaku ekonomi juga menambah ketidakpastian politik dan membuat investor asing enggan menanam modal di Indonesia.
4. Ketidakstabilan situasi politik yang disebabkan oleh keadaan politik yang tidak pasti mulai dari pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto hingga aksi demonstrasi besar-besaran yang dipicu kalangan bahan pokok terjadi di seluruh Indonesia.
Semua faktor ini berkontribusi pada krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997-1998. Krisis moneter 1998 ini merupakan momen paling menyedihkan bagi napas politik dan ekonomi indonesia yang bergejolak akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah yang anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit menjadi salah satu pemicu mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut agar Presiden Soeharto hengkang dari kursi jabatan Presiden yang sudah digenggamnya selama tiga dekade.

Pada awal tahun 1997 nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat masih cenderung stabil di angka Rp 2.450 per dollar Amerika Serikat pada Juni 1997 menjadi Rp 13.513 per dollar Amerika Serikat pada akhir Januari 1998 dan berhasil menguat kembali meskipun hanya mencapai Rp 8.000 per dollar Amerika Serikat pada awal Mei 1999. Hal ini terjadi akibat dari meningkatnya permintaan dollar untuk melakukan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo oleh swasta dan juga angka RAPBN 1998-1999 yang dianggap tidak realistis.

Kemerosotan nilai tukar terhadap dollar Amerika Serikat ini juga membuat setidaknya 70 persen perusahaan yang tercatat di pasar modal mengalami kebangkrutan. Dalam masa ini sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan menjadi sektor paling terdampak. Dari rangkaian peristiwa ini berujung pada adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan perusahaan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin meningkat. Angka tertinggi hingga mencapai 50 persen dari total penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan pada saat itu. Pendapatan per kapita merosot hingga 610 dollar per kapita sedangkan sebelum krisis terjadi pendapatan per kapita Indonesia berada pada angka 1.155 dollar per kapita.

Pada saat krisis seperti ini, IMF (International Monetary Fund) sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama untuk mengawasi sistem keuangan global, menggalang kerjasama ekonomi antar-negara, dan memberikan dukungan finansial dalam situasi krisis ekonomi, membantu untuk menangani krisis moneter yang terjadi di Indonesia dengan mengeluarkan bantuan yang ditandatangani pada 31 Oktober 1997 yang berisi prioritas utama seperti restrukturisasi sektor perbankan, penyehatan sektor keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan penyesuaian struktural. Dari total keseluruhan pinjaman tersebut, Indonesia sendiri memiliki kuota di IMF sebesar 2,07 miliar dollar Amerika Serikat. Dalam menunjang bantuan yang telah ditawarkan, IMF mengalokasikan stand by credit sekitar 11,3 miliar dollar Amerika Serikat selama tiga sampai lima tahun masa program peminjaman berlangsung. Selain itu, 3,04 miliar dollar Amerika Serikat juga dicairkan dengan segera dan jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998.

IMF juga membantu Indonesia dalam mengendalikan kurs tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mengendalikan krisis ekonomi. IMF juga membantu indonesia dalam mengatur kebijakan fiskal, mengatur kebijakan moneter, dan mengatur kebijakan perbankan. Dengan bantuan IMF, Indonesia berhasil mengatasi krisis moneter yang berdampak luas dan memperkuat sistem moneter internasional.

Dengan adanya International Monetary Fund (IMF) sebagai produk dari sistem moneter internasional ini dapat membantu negara-negara dengan ekonomi yang sedang mengalami krisis seperti di Indonesia pada tahun 1998 dan dengan ini juga dapat menjaga kestabilan ekonomi global sehingga jika suatu negara dilanda krisis maka tidak akan merambat pada negara lain juga. Dengan bantuan-bantuan yang didapat juga dapat mempercepat proses pemulihan dari negara yang sedang dilanda krisis sehingga negara ini tidak sampai mengalami kebangkrutan total dan memperburuk sistem perekonomiannya serta mengancam keselamatan penduduk negaranya