Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya bisa dijadikannya sebagai tolok ukur kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir. Namun dalam 2 tahun terakhir kinerja pemerintah berpotensi menurun hal ini dikarenakan wabah covid-19. Laporan keuangan yang buruk berpotensi menyebabkan kinerja keuangan yang buruk. Kinerja keuangan yang buruk akan membuat perekonomian di Indonesia juga akan memburuk menyebabkan inflasi yang ada di Indonesia meningkat. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menstabilkan kinerja keuangan pemerintah adalah dengan cara meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana cadangan. 

Berdasarkan isu-isu yang sudah terjadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan menjadi sangat penting bagi tolok ukur pemerintah dalam pengelolaan keuangannya. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun, terdapat beberapa aspek-aspek yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Salah satunya adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar akan membuat pemerintah leluasa dalam menjalankan operasional pemerintahannya. Namun, ukuran pemerintah daerah yang besar akan berdampak pada kompleksitas dalam pengambilan keputusan serta ukuran pemerintahan daerah yang besar akan memberikan risiko terhadap penyalahgunaan dana.

ukuran legislatif. Ukuran legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat menggunakan dan mengalokasikan dana yang ada agar digunakan sebaik mungkin. Semakin banyak jumlah anggota DPRD maka akan semakin tinggi pula pengawasan anggota DPRD terhadap pemerintah. Namun banyaknya jumlah anggota DPRD akan meningkatkan biaya pemerintahan.

tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Ketergantungan pemerintah daerah pada pusat akan menyebabkan pemerintah daerah kurang mandiri dan terkesan hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Tingginya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. 

leverage atau tingkat hutang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan lembaga kreditur demi membantu mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tingkat hutang yang tinggi memberikan sinyal bahwa kurangnya kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangannya.

 

cindy claudia

Apa yang Dibahas dalam Artikel ini?  

Artikel ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Dalam kajian ini, penulis menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang efisien di tingkat pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif. Penulis mengidentifikasi beberapa variabel yang dapat menjadi determinan kinerja keuangan, seperti:

• Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ukuran pemerintah daerah merupakan besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, teori keagenan adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Dalam konteks pemerintah pihak yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah daerah sedangkan untuk prinsipal adalah masyarakat. Aset besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin tinggi aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin mudah pula pemerintah dalam membiayai programprogram yang mana hal tersebut akan meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah. Namun, aset yang besar memiliki potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang menyebabkan prinsipal lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Manafe et al., 2023), (Adinata dan Efendi, 2022), (Aladin et al., 2021), (Nurhayati dan Hamzah, 2020), (Siregar, 2020), (Angriani Banunaek et al., 2022), (Karlinda et al., 2021), (Rusmita, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian milik (Sari dan Mustanda, 2019), (Mulyani, S., dan Wibowo, 2017), (Rahma Putri dan Amanah, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
• Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ukuran legislatif merupakan anggota yang dipilih oleh masyarakat guna mewakili suara masyarakat dalam mengelola dan mengeluarkan kebijakan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk melakukan suatu tugas, dan agen menerima mandat dari prinsipal untuk melakukan tugas tersebut. Banyaknya anggota legislatif berdampak baik, hal itu dikarenakan semakin banyak anggota legislatif maka semakin tinggi pula pengawasan kinerja keuangan pemerintah. Menurut (Noviyanti dan Kiswanto, 2016) banyanya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun, banyaknya anggota legislatif akan berpotensi kesulitan dalam pengambilan keputusan hal ini dikarenakan semakin banyak anggota legislatif semakin kompleks pula dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewanti et al., 2022) dan (Gustiantra dan Serly, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan (Noviyanti dan Kiswanto, 2016), (Muhammad Fadel Suqron, 2021), (Karno dan Alliyah, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
• Tingkat Ketergantungan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat ketergantungan pemerintah daerah merupakan besaran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat ketergantungan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu tingkat ketergantungan yang tinggi akan menyebabkan pemerintah daerah berpotensi untuk memprioritaskan proyek yang diminta oleh pemerintah pusat dibandingakan proyek yang diminta oleh masyarakat. Tingkat ketergantungan yang rendah akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara finansial sehingga pemerintah daerah dapat leluasa dalam mengelola keuangannya bagi masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Setiani dan Ismunawan, 2022) dan (Primadiva et al., 2021).
• Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Leverage adalah kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai proyeknya dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal dan agen. Menurut teori agensi terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini dikarenakan agen memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang prinsipal, sehingga agen dapat mengambil tingakan yang bisa merugikan prinsipal. Dalam hal ini berpotensi untuk terjadinya konflik seperti pemerintah daerah yang menggunakan utang yang berlebihan untuk membiayai pengeluarannya. Menurut (Adinata dan Efendi, 2022) leverage adalah hasil perbandingan utang dan modal. Yang mana leverage merupakan jumlah proporsi dari total hutang terhadap ekuitas. Semakin rendah leverage, semakin rendah pula ketergantungan terhadap entitas pada pihak luar. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dan mengalokasikan keuangannya dengan baik. Menurut (Alfi dan Sari, 2023) leverage dapat diukur dengan cara menggunakan debt to equity ratio. Penelitian milik (Alfi dan Sari, 2023), (Siregar, 2020) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
• Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pendapatan asli daerah merupakan hasil pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah tersebut dan digunakan oleh pemerintah dalam membangun daerah otonomnya. PAD yang tinggi di pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan PAD yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut. PAD yang tinggi akan memiliki lebih banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  
• Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Tingkat IPM yang tinggi dalam suatu daerah menunjukkan bahwa penduduk di daerah tersebut memiliki akses yang baik terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, peningkatan IPM bukan hanya mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keuangan pemerintah daerah.

Mengapa Topik Ini Penting?