Penolakan FPI (front Pembela Islam) terhadap eksistensi pak Ahok (Basuki Cahaya Purnama) yang secara defacto dan de jure merupakan orang yang berhak menggatikan bapak Jokowi, sebagai presiden RI ke-7, tentu bukan tanpa  alasan. Ada beberapa alasan penolakan FPI dan beberapa ormas lainnya.
Pertama berkait dengan keyakinan, Ahok itu non Muslim. Para penolak Ahok menjadikan ayat al-Quran, misalnya dalam surat ali imran ayat 28, selain itu ada beberapa ayat yang lainnya, ini alasan utamanya. Keberadaan penolakan FPI seakan menjadi sumbu bagi sebab yang lainnya seperti Ahok dikatakan terlalu arogan, ini berkait dengan kata-kata beliau yang menurut mereka kasar, namun alasan ini sangat lemah sekali.
Kedua, penolakan terhadap hak Ahok menjadi DKI satu juga dipicu oleh perseteruannya dengan  H. Lulung yang ketua fraksi PPP DKI.
Ketiga, Keluarnya Ahok dari partai Gerindra dan perseteruannya dengan M. Taufiq yang ketua DPRD DKi dan ketua DPD Partai Gerindra DKI.
Dua alasan terakhir membuat FPI semakin bergigi menyeruduk Ahok apalagi. Hal inilah yang membuat FPI dalam aksinya seakan mendapat angin segar karena keduanya merupakan petinggi DPRD DKI.
Bagi saya Ahok dan Jokowi (saat itu) merupakan symbol perlawanan terhadap bobroknya system pemerintahan DKI, beliau bisa dikatakan sebagai pendobrak kemapanan para birokrat DKI, sehingga banyak diantara pejabat DKI panas telinga dan bahkan mungkin saja tersesang sakit jantung khawatir hilang "ladang" basahnya di DKI. Maka dasar agama menjadi acuan utama pelengseran Ahok. Ahok juga bisa dikatakan sebagai symbol kejujuran pejabat daerah, sikap yang terlihat arogan dengan kata-katanya menurut saya sebagai bentuk perlawanan karena "keras"nya perjuangan untuk membersihkan DKI .
Saya sangat mendukung langkah beliau membersihkan DKI meski saya beda keyakinan, selama beliau berada pada jalur yang benar secara universal. Karena DKI memang membutuhkan character pemimpin seperti beliau. Seharusnya kita memberikan kesempatan beliau untuk bekerja dan menunjukan kualitasnya, kalau memang menyimpang dari aturan yang berlaku seperti KKN atau memperkaya diri dan kelompok, tentu hal itulah alasan yang benar untuk melengserkan beliau.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H