Setelah satu dekade kepemimpinan Joko Widodo yang impresif, Indonesia kini memasuki era baru di bawah Prabowo Subianto. Dilantik pada Oktober 2024, Prabowo menegaskan visinya untuk mewujudkan 17 program prioritas dan delapan hasil terbaik cepat. Fokus utamanya adalah swasembada pangan, energi, dan air. Reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan kemiskinan juga menjadi landasan untuk membangun Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan modern. Aksi-aksi yang telah dipersiapkan oleh Prabowo dan janji-janji program yang telah disampaikan harus diperhatikan agar tidak menjadi sekadar janji manis.
Program PHTC (Quick Win)
Salah satu subprogram yang sangat signifikan adalah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan anggaran melebihi Rp100 triliun. Contoh program yang termasuk dalam PHTC adalah makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan tuberkulosis (TB), renovasi sekolah, dan pembangunan rumah sakit berkualitas. Program quick win Prabowo Subianto telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk makan siang bergizi gratis, Rp3,2 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis, Rp8 triliun untuk penuntasan TB, Rp20 triliun untuk renovasi sekolah, Rp1,8 triliun untuk bangunan rumah sakit berkualitas, dan Rp4 triliun untuk sekolah unggulan terintegrasi.Â
Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia dengan menyediakan makanan bergizi, layanan medis gratis, eliminasi TB, renovasi fasilitas pendidikan, infrastruktur kesehatan modern, dan pendidikan yang mutakhir. Kemajuan awal program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup warga Indonesia, terutama dalam bidang gizi dan kesehatan. Misalnya, program makan siang bergizi gratis telah berhasil meningkatkan indeks gizi balita sebesar 8% pada semester pertama tahun 2025.
Program makan siang bergizi gratis Prabowo Subianto telah menjadi sorotan karena anggarannya yang besar, yakni Rp71 triliun, dan dampaknya yang nyata terhadap peningkatan indeks gizi balita. Program ini menyediakan makan siang bergizi bagi siswa di seluruh Indonesia, dengan anggaran sekitar Rp10.000 per anak. Namun, jika dilihat lebih mendalam, terdapat tantangan terkait distribusi anggaran ini. Misalnya, di daerah metropolitan seperti Jakarta, Rp10.000 mungkin tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi seimbang karena harga bahan pangan yang relatif tinggi. Sebaliknya, di daerah seperti Papua, biaya transportasi dan logistik membuat Rp10.000 juga menjadi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi yang layak.
Masalah ini menunjukkan perlunya penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi wilayah. Solusi yang dapat diusulkan adalah membuat skema diferensiasi anggaran, di mana pemerintah mengalokasikan dana yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan biaya hidup di setiap daerah. Sebagai contoh, untuk daerah dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta, anggaran per anak bisa dinaikkan menjadi Rp15.000--Rp20.000, sementara untuk wilayah terpencil seperti Papua, tambahan dana bisa digunakan untuk subsidi transportasi dan pengadaan bahan pangan lokal yang lebih efisien. Dengan cara ini, program makan siang bergizi gratis dapat lebih efektif dan merata dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.
Fokus Utama Pasca Januari 2025
Setelah Januari 2025, fokus utama Prabowo Subianto akan semakin intensif pada program-program strategis, seperti swasembada pangan lokal, industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) maritim, pendidikan berkualitas, transformasi digital, dan infrastruktur. Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan target peningkatan produksi domestik pangan sebesar 15% pada tahun 2030. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp500 triliun untuk industri hilirisasi biodiesel dan bioavtur dari minyak sawit. Semua kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, langkah-langkah awal dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berkeadilan. Meskipun tantangan dalam distribusi anggaran dan pelaksanaan di berbagai daerah masih ada, komitmen pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan "No One and No Location Left Behind". Implementasi yang terukur dan responsif terhadap kondisi masyarakat di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata bahwa visi Prabowo bukan hanya janji, melainkan upaya konkret menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.
