21 Juli 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mencatat realisasi pendapatan tingkat kabupaten/kota baru mencapai 43,21 persen. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak karena telah menjadi isu yang muncul tiap tahunnya. Ternyata, serapan APBD yang rendah sudah menjadi masalah yang perlu dipecahkan secara serius oleh pemerintah daerah. Namun, apa yang menyebabkan serapan APBD selalu rendah dan bagaimana cara meningkatkannya?
Penyebab Rendahnya Serapan APBD
1. Ketidakmampuan Pengelolaan
Salah satu alasan utama serapan APBD rendah adalah kurangnya kemampuan dalam mengelola anggaran. Baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, diperlukan profesionalisme dan keahlian untuk memastikan dana APBD digunakan secara tepat dan efisien.
2. Lambatnya Proses Perizinan Â
Birokrasi yang rumit dan lambat juga dapat mempengaruhi serapan APBD. Perizinan yang memakan waktu lama menyebabkan proyek dan program pembangunan tertunda, sehingga realisasi anggaran menjadi rendah.
3. Keterbatasan SDM
Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah turut menyulitkan penyerapan dana APBD dengan baik.
4. Korupsi dan Penyelewengan
Praktik korupsi dan penyelewengan anggaran merupakan masalah serius yang mempengaruhi serapan APBD. Dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Upaya Meningkatkan Serapan APBD
1. Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Â
Pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pengelolaan anggaran dengan menghadirkan profesional yang kompeten. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus disederhanakan, sehingga anggaran dapat digunakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Penggunaan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses perizinan dan pengawasan, sehingga proyek pembangunan dapat segera direalisasikan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Â
Pemerintah daerah harus lebih transparan dalam mengelola anggaran. Informasi mengenai APBD harus dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.
