Hari  ini 17 Oktober tahun 1952 Jumat, AD mengorganisir demo menuntut pembubaran parlemen (DPRS) yang mengajukan mosi Manai Sophiaan (ayahanda Sofyan Soohiaan) dari PNI mempertanyakan kebijakak KSAD AH Nasution. Angkatan Darat menolak intervensi parpol dan menggerakkan demo menyerbu kantor DPR yang waktu itu terletak di jl Wahidin (sekarang kompleks kantor Kemenkeu).
Pasukan tank dibawah Kemal Idris arahkan moncong meriam ke istana. Bung Karno masih berkharisma keluar ke halaman dan rakyat malah berteriak Hidup Bung Karno, padahal mereka dibayar untuk teriak bubarkan parlemen. Usaha semi kudeta ini gagal dan KSAD Nasutiondi pensiun dini.Jabatan KSAP Simatupang ditiadakan. Dalam peristiwa ini kepala intel Wakasad Kol Zulkifli Lubis berdiri dibelakang Bung Karno menolak Simatupang Nasution.
Nasution mendirikan partai IPKI dan ikut pemilu 1955 tapi hanya memperoleh 2 kursi. Tapi Nasution bangkit lagi, setelah dipensiun jadi KSAD karena peristiwa 17 Oktober 1952 pada 1 November 1955 ia diangkat kembali menjadi KSAD menggantikan Bambang Sugeng yang menggantinya pada 1952. Sementara Kol Zulkifli Lubis yang sempat jadi pejabat KSAD memboikor Bambang Utoyo yang diangkat menggantikan Bambang Sugeng hanya 4 bulan (25 Juni1955 -1November 1955. Zuklifli akanterlibat pemberontakan PRRI Permesta 15 Juli 1958.
Sementara Nasution akan naik jadi Penguasa Perang Pusat 14 Maret 1957 dan menjadi Menteri Keamanan Nasional merangkap KSAD sampai 21 Juni 1962 digantikan oleh Mayjen A Yani. yang gugur 1 Oktober 1965. Nasution sendiri melejit jadi Ketua MPRS yang melaksanakan transisi suksesi kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Jendral Soeharto dalam 3 Sidang MPRS ( SU IV 1966. SI 1967 dan SU V 1958(. Setelah itu Nasution akan jadi oposisi dan diperlakukan seperti pariah politik karena terlibat Petisi 50 bersama Ali Sadikin.
Akan didamaikan oleh Habibie dan memperoleh pangkat jendral bintang 5 bersama Soeharto. Pada tahun 1955 anggota TNI Polri semua punya hak pilih seperti di negera liberal AS Eropa, tentara boleh ikut memilih. Tapi tidak boleh ikut jadi politisi atau anggota partai yang mencalonkan diri jadi legislatif. Dalam Orde Baru, diberi jatah khusus yang dihapus total pada Orde Reformasi. Sekarang militer minta hak pilih dikembalikan. Boleh saja, tapi kalau mau terjun ke politik ya seperti Agus harus keluar dari TNI. Seluruh anggota TNI secara individu boleh memilih termasuk keluarga bebas memilih secara individual. Yang tidak boleh adalah menjadi TNI seperti partai dan Fraksi seperti era Orde Baru.,
