Seandainya Saya Jadi Ketua KPK Jilid 2 (Bagian 2 Selesai)

Maaf kepada pembaca tulisan ini baru saya turunkan Saptu 15 Oktober karena 2 hari memantau atau dicekal oleh sosmed dan panasnya polemik pilgub dengan Al Maidah yang menyita seluruh energi bangsa.  Dengan cerdas Presiden melakukan manuver pada hari Jumat 14 Oktober 2016 bertepatan dengan demo besar massa yang memprotes A Hok, di Istana Negara presidenmelantik Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM didampingi Archandra Tahar sebagai Wamen ESDM. Polemik segera bermunculan terkait status dan persyaratan wamen yang harus PNS atau ASN dan pejabat karir, padahal Archandra bukan PNS>

Masalah Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungli OPP yang diganti dengan Saber Pungli, Sapu Bersih Pungli juga mencual menjadi sorotan. Media massa sibuk menelusuri sejarah pembrantasankorupsi sejak zaman demokrasi liberal hingga Orla, Orba dan pasra Orba ketika Orde Reformasi mendirikan KPK. Nah korupsi memang merupakan gejala universal dan juga tidak terlepas dari sejarah korupsi di negeri ini maupun diseluruh dunia. 

Dalam buku Bribe terurai sejarah praktek korupsi sejak zaman kitab Taurat agama Yahudi. Dalam literature pelbagai bangsa dan kerajaan zaman dulu dari Tiongkok Mesir sampai Hindi Belanda melalui VOC dan kesultanan lokal telah dikenal kolaborasi, kooptasi dan kolusi serta korupsi antara kekuatan multinasional Barat dengan penguasa lokal yang merugikan rakyat sejak zaman pra modern sampai neo liberal abad XXI ini.

Sebetulnya kata kunci yang harus ditegakkan adalah pemberian santnan gaji layak aparatur pegawai negeri sipil. Setelah itu harus diberlakukan tegar kalau korupsi dimiskinkan, disita hartanya sampai miskin dan tidak diberi jabatan politik. Sekarang elite Indonesia sudah menikmati 71 tahun kemerdekaan, Mereka yang pernah berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaan telah memnikmati harta karun rekening gendut bermilyar bahkan bertrilyun rupiah. Paralel dengan Tax Amnesti inimestinya diberlakukan peluang Amnesti Berpenaltu untuk penyelenggara negara. Diberi kesempatan seperti masyarakat awam diberi peluang Tax Amnesty.

Para penyelenggra negara diberi kesempatan mengikuti Amnesti Berpenalti untuk mengintegrasikan dan menyamakan sambil mengoreksi perbedaan antara SPT dan LHKPN yang dilaporkan ke KPK. Peluang ini harus dibuka untuk para pejabat memjtihkan kekayaan selama ini dengan tarip tertentu, Setelah itu bagi yang tidak mengikuti amnesti Berpenalti, dikenakan Pembuktian Terbali, darimana asal usul kekayaan mereka. Pasti akan menyebut hibah dari kakek nenek moyang dan auau ayah ibu mertua ya harus diusut tanutas buktinya, Kalau tidak ada buktinya ya langsung disita untuk negara seluruh assetnya minus gaji polok formal yang tercatat.

Dengan gebrakan itu ekmudian dimulai lembara baru bahwa ada pemisahan antara pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara dengan penyalahgunaan jabatan yagn langsung isa di detgeksi secara dini dan lengkap mulai dari awal titik nol Amnesti Berpenalti. Selanjutnya setelah itu berlangsung keterbukaan yang tidak bisa disumbunyikan lagi. Semua harta dan assets yang sudah dikttauhi publik itu dipantau dan KPK tinggal mengamati dan meminta laporan PPATKJ untuk bisa mendeteksi aliran dana mencurigakan.

Jadi kita harus mulai dari kakap penguasa merangkap pengusah,a kita ampuni dulu masa lalau mereka, kita beri peluang amnesti setelah itu kita kenakan Pembktian Terbalik. Paralel dengan itu harus jelas pemisahan harta sebagai penyelenggara negara dan pengusaha yang dirangkap. Karena itu management dari saham yang dimiliki pejabat harus di"ampu"kan , diserahkankebawa lembaga trust management independen.  Pendeknya tirulah AS dan bukan kepalang tanggung meniru money politicsnya tanpa menerapkan rambu rambu transparansi ketat.

Ya semua ini sebetulnya sudah melelahkan dan saya juga merasa sudah terlalu capai menulis. Tampaknya memang hanya diberi tugas menulis saja. Sedang pelaksanannya Tuhan masih menilai Indonesia deserve to get a government that they deserve. Masyarakat akan memperoleh pemimpin yang mencermi8nkan diri mereka. Kalau mereka sendiri masih terkungkung budaya KKN ya jangan mengharapkan seoran gpemimpin bisa menerobos Kalau terlalu berani bisa bernasib seperti A Hpk maka maksimal hanya ikut arus.

Tapi gebrakan yang dibuat Presiden soal saber pungli, sapu bersih pungli kita harapkan dapat memberi angin segar dorongan untuk tetap optimis dan berharap kita akan berhasil membratas korupsi sampai ke akar akarnya. terima kasih atas sambutan email WA dari para pembaca. Salam sejahtera Saptu 15 Oktober jam 12.07