Hari ini Kamis (6/9) media harian lokal Ambon Ekspres memberitakan bahwa sebanyak 33 kepala keluarga (KK) dari 169 jiwa warga Intutun Desa Abusur, Kec. Pulau-Pulau Terselatan, Kab. Maluku Barat Daya (MBD) mengancam keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memilih bergabung dengan negara Timor Leste, karena merasa tidak diperhatikan dan dilayani dengan baik oleh Pemerintah MBD, khususnya Camat Pulau-Pulau Terselatan.
[caption id="attachment_197486" align="aligncenter" width="633" caption="Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan (dok. pribadi)"][/caption]
"Kalau kami tidak dilayani dan diperhatikan dengan baik, kami ingin pisahkan diri dari NKRI dan memilih bergabung dengan wilayah Timor Leste, karena Camat Pulau-Pulau Terselatan dengan sengaja memisahkan kami masyarakat Intutun dari NKRI," ujar Direktur Executive dari LSM Lembaga Pengkajian Pembangunan Masyarakat Selatan Daya (LPPMSD) Remon Manaha.
Pasalnya, selaku Camat, Ricky Petrusz mengeluarkan surat dengan Nomor 007/129/CPPT/2012 kepada lima institusi, yakni Pimpinan SKPD se-Kabupaten MBD, Unsur Muspika Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kepala BPDM dan BRI Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan serta Kepala SD/SMP/SMP/SMK Pulau-Pulau Terselatan, tertanggal 12 Februari 2012 untuk tidak melayani masyarakat Intutun, Desa Abusur terkait dengan pelayanan kepemerintahan. Adapunalasannya adalah agar tidak mengganggu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai seorang unsur pimpinan dalam kepemerintahan di tingkat daerah, Ricky Petrusz jelas-jelas tidak becus dalam memimpin warganya. Ia dengan nyata tidak memiliki kapabilitas layaknya seorang camat dalam mengakomodir aspirasi warganya, hingga warganya berpaling darinya bahkan mengancam akan keluar dari wilayah NKRI. Padahal dengan menggunakan pendekatan edukatif, hal itu dapat diselesaikan dengan baik.
Tuntutan warga Intutun sebenarnya sudah menjadi hal wajar dalam adat istiadat setempat, yakni mempertahankan sumpah dan janji leluhur bagi turunan Lalea untuk tetap menjadi raja (kepala desa) di negerinya, tapi karena ada permainan di kepemerintahan daerah setempat maka keturunan Lalea tidak menjadi raja disebabkan adanya penunjukkan langsung dari Camat Pulau-Pulau Terselatan, tanpa pemilihan dan musyawarah melalui forum adat.
Hal itu memicu warga Intutun memisahkan diri dari Desa Abusur dan untuk sementara bergabung dengan Desa Lekloor, sambil menunggu proses pemekaran Desa Intutun. Dahulu, wilayah Intutun (keturunan Lalea) adalah Desa Lalu kemudian digabung dengan Desa Abusur (keturunan Kikilailai dan Tilukai). Jika saja tidak ada penunjukkan langsung dari camat setempat, mungkin tidak ada warga yang merasa dikhianati.