Oleh: Chrisna Habibie, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena mafia peradilan telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan pasal 378 tentang Penipuan dan pasal 372 tentang Penggelapan dalam KUHPidana, praktik-praktik tidak etis yang mengganggu integritas sistem peradilan pidana di Indonesia semakin terungkap. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, saya merasa perlu untuk memberikan analisa hukum yang mendalam mengenai fenomena ini.
Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, dengan cara mempengaruhi seseorang sehingga melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian materiil. Sementara itu, pasal 372 KUHP mendefinisikan penggelapan sebagai perbuatan melawan hukum dengan mengambil sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan niat untuk memiliki barang tersebut. Kedua pasal ini sering kali menjadi dasar dalam penuntutan kasus-kasus yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan.
Mafia peradilan, dalam konteks ini, merujuk pada kolusi antara beberapa pihak di dalam sistem peradilan pidana, termasuk hakim, jaksa, pengacara, bahkan oknum aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk memanipulasi hasil persidangan. Manipulasi ini dapat berbentuk pemalsuan bukti, intimidasi saksi, hingga penyuapan untuk menghasilkan putusan yang menguntungkan salah satu pihak, biasanya terdakwa atau penuntut, tergantung pada siapa yang memberikan "imbalan" lebih besar.
Analisa saya menyoroti beberapa aspek krusial dalam permasalahan mafia peradilan ini. Pertama, mafia peradilan merusak prinsip dasar keadilan, yakni keadilan harus tidak hanya ditegakkan tetapi juga terlihat ditegakkan. Ketika keputusan hakim dapat dibeli dan dijual, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan runtuh. Kedua, praktik ini menghambat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya, karena pelaku kejahatan merasa dapat lolos dari hukuman dengan cara "mengatur" sidang mereka.
Pentingnya reformasi sistem peradilan pidana untuk mengatasi masalah ini tidak dapat dipungkiri. Reformasi tersebut dapat mencakup peningkatan transparansi dalam proses peradilan, penguatan lembaga-lembaga pengawas internal di institusi peradilan, serta peningkatan kesejahteraan para pejabat peradilan untuk mengurangi godaan korupsi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti sistem persidangan online dan database putusan yang dapat diakses publik, dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan.
Dalam kesimpulannya, saya menyerukan kepada semua pihak, termasuk mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama memerangi mafia peradilan. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi tentang hak-hak hukum, penggunaan media sosial untuk mengawasi proses peradilan, serta mendukung reformasi sistem peradilan pidana. Saya percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi bersama, integritas sistem peradilan pidana Indonesia dapat dipulihkan, sehingga keadilan dapat benar-benar ditegakkan bagi semua warga negara.
Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, saya berkomitmen untuk terus melakukan analisa hukum dan berkontribusi dalam upaya memerangi mafia peradilan serta memperjuangkan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Saya yakin bahwa dengan kesadaran dan aksi nyata dari semua pihak, masa depan sistem peradilan pidana Indonesia akan lebih terjamin dan dapat memberikan keadilan yang sebenarnya bagi seluruh masyarakat. Terima kasih.
