Abu Sayyaf kembali menyandera anak buah kapal (ABK) Indonesia. Setelah sebelumnya pada Maret lalu, 10 ABK disandera, dan pada April berikutnya nasib yang sama dialami 4 ABK Pula. Berkat diplomasi pemerintah dan berbagai pihak, ke-14 ABK itu ahirnya dibebaskan. Akan tetapi kemudian timbul pertanyaan. Apakah mereka dibebaskan dengan membayar tebusan?
Ahirnya semua sepakat, “Tidak semua pertanyaan harus mempunyai jawaban?” Yang penting para saudara kita itu bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Ahirnya semua melupakan “pertanyaan yang tak berjawab itu” karena disibukkan dengan kenaikan harga daging sapi!
7 dari 13 orang ABK tug boat Charles 001 dan tongkang Roby 152 diculik pada tanggal 20 Juni 2016 di Laut Sulu, Filipina ketika dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Namun, yang mengejutkan, penyanderaan itu dilakukan dalam 2 tahap oleh 2 kelompok bersenjata yang berbeda. Pukul 11.30 ada satu kelompok bersenjata menculik 3 orang. Setelah itu mereka membiarkan kapal dan sisa ABK lepas. Namun, pada pukul 12.45 kelompok bersenjata yang berbeda menculik 4 orang di lokasi yang berbeda. Jadi total penculikan ada 7 orang.
Dian Megawati, istri ABK tug boat Charles 001 bernama Ismail, mengaku dihubungi suaminya dan juga pembajak Abu Sayyaf. Suaminya itu memerintahkan Dian agar berkoordinasi dengan pihak perusahaan karena Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 20 juta ringgit serta meminta kasus penculikan ini agar dipublikasikan ke media.
Ahirnya “pertanyaan yang tak berjawab dulu itu” mulai “mencari jawaban yang sebenarnya!” Tidaklah mungkin para teroris itu iseng “ngabisin bensin”, menguber-uber duet tugboat-tongkang, lalu “menjamu” para ABK dengan “hospitality Mindanao” selama sebulan, lalu mengantar tamu mereka ke perbatasan...
***
Kemarin itu ada tiga “kutub kekuatan” yang “bergerilya” untuk menangani kasus penculikan ini. Mari kita bahas ketiganya. Yang pertama tentu Pemerintah yang diwakili Kemenlu. Menlu patut diancungi jempol atas segala atensinya guna menangani persoalan ini dengan pendekatan jalur diplomasi. Yang kedua, masih Pemerintah juga yang diwakili TNI. Sikap TNI jelas, tidak mau kompromi dengan membayar tebusan, dan buru-buru “beberes” mempersiapkan operasi militer.
Operasi militer itu agaknya dikondisikan untuk dua opsi. Opsi pertama pembebasan sandera, sedangkan opsi kedua pembebasan disertai pemusnahan sarang terorisnya!
TNI tentu akan dengan senang hati melaksanakan operasi tersebut, setelah presiden memutuskan opsi yang akan dipakai. Untuk opsi pertama, TNI kelihatan tidak terlalu antusias, mengingat didunia internasional, pasukan Komando TNI sudah harum namanya dalam pembebasan sandera. Opsi kedua mempunyai “multiplier effect” yang kuat bagi para teroris lokal dan teroris asing yang mengganggu kepentingan Indonesia, meskipun di perairan internasional! Selain itu dampaknya juga besar bagi regional dan internasional, terutama bagi Malaysia dan China!
Kemarin itu operasi militer urung dilaksanakan karena tidak mendapat ijin dari Filipina. Ijin itu sebenarnya hanya karena Filipina akan mengadakan pemilu, dimana isu ini sangat sensitif.
Akan tetapi pemilu telah selesai dengan mulus. Pemerintah yang baru kelihatannya sudah memberikan lampu hijau kepada TNI untuk masuk ke Filipina. Akan tetapi hal itu kemudian diralat TNI dengan mengatakan belum ada hitam diatas putih untuk ijin tersebut. Baguslah kalau begitu. Agaknya TNI sudah belajar dari “pengalaman buruk” ketika “grasa-grusu” di Tarakan kemarin. Operasi militer memang sebaiknya “adem-ayem” aja....
