Menjadi "Wasit Tambahan" dalam Pilkada Bojonegoro 2024

Sebuah pertandingan sepak bola besar tanpa hakim garis, tanpa VAR, dan dengan satu wasit yang kewalahan mengawasi setiap gerakan pemain. Apa yang terjadi? Pasti banyak pelanggaran yang lolos, gol-gol offside yang disahkan, dan mungkin ada pemain yang "nyikut" tanpa ketahuan. 

Hasilnya? Pertandingan yang kacau dan penuh kecurangan. Nah, dalam konteks Pilkada Bojonegoro 2024, bayangkan pemilu tanpa pengawasan partisipatif dari masyarakat. Kecurangan kecil bisa jadi besar, dan pelanggaran yang seharusnya bisa dicegah malah merajalela. Di sinilah peran kita sebagai "wasit tambahan" dalam mengawal demokrasi.

Jadi, apa sih pengawasan partisipatif itu? Pengawasan partisipatif adalah bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam memantau jalannya pemilu, memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan, bebas dari kecurangan, dan tentunya, transparan. Tidak hanya pemerintah atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang bertanggung jawab atas pengawasan ini, masyarakat umum juga punya andil besar. Dan yang lebih penting lagi, peran kita ini dilindungi undang-undang.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta diperkuat dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, setiap warga negara berhak dan bahkan dianjurkan untuk ikut mengawasi jalannya pemilu. Jadi, kalau selama ini kita hanya jadi penonton pasif yang sibuk mengeluh soal "politik kotor", sekarang saatnya kita angkat tangan dan terjun langsung ke lapangan.

Kenapa Harus Ikut Jadi "Wasit"?
Bayangkan kalau di Pilkada Bojonegoro 2024 tidak ada pengawasan dari masyarakat. Bisa jadi, para calon yang licik akan lebih berani melakukan pelanggaran, seperti politik uang (alias serangan fajar), intimidasi, atau bahkan manipulasi suara. 

Tanpa mata dan telinga masyarakat, peluang kecurangan makin besar. Di sinilah kita, warga biasa yang mungkin tak punya jabatan formal, bisa berperan besar. Ibarat hakim garis di pertandingan sepak bola, kita bisa mengibarkan bendera ketika ada pelanggaran yang terlewat dari pengawasan resmi.

Dan bukan cuma soal kecurangan besar, pengawasan partisipatif juga bisa membantu mencegah "pelanggaran kecil" yang bisa berdampak besar. Misalnya, politik uang yang sering terjadi di tingkat akar rumput. Menurut Bawaslu, politik uang adalah salah satu pelanggaran yang paling sering ditemukan di Pilkada. 

Dengan pengawasan masyarakat, praktik-praktik seperti ini bisa lebih mudah diidentifikasi dan dilaporkan. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 bahkan memberikan panduan tentang bagaimana masyarakat bisa melaporkan pelanggaran dengan cara yang benar---tentu saja dengan bukti yang jelas, seperti foto atau video.

Pengawasan Partisipatif: Bukan Sekadar Formalitas
Tapi, apa cuma soal melaporkan pelanggaran? Tentu tidak! Pengawasan partisipatif juga memberi dampak positif lain. Dengan ikut mengawasi, masyarakat jadi lebih memahami proses pemilu itu sendiri. Jadi, daripada hanya mengeluh dan jadi "komentator politik dadakan" di media sosial, kita bisa benar-benar terlibat dalam menjaga jalannya demokrasi.

Keterlibatan ini juga mengurangi kesenjangan antara warga dan elite politik. Selama ini, ada anggapan bahwa politik hanya permainan para elite, jauh dari kehidupan sehari-hari warga. Padahal, pemilihan kepala daerah akan berdampak langsung pada kita semua. 

Dengan ikut terlibat dalam pengawasan, warga akan merasa lebih memiliki proses pemilu. Ini semacam terapi politik: kita tidak hanya melihat dari luar, tetapi terlibat langsung dalam menjaga jalannya demokrasi.