Pada saat ini, riset merupakan tulang punggung kemajuan bangsa. Suatu bangsa tidak akan maju tanpa riset yang baik. Perguruan tinggi, lembaga riset pemerintah dan lembaga think tank nonpemerintah menciptakan pengetahuan baru untuk membuka berbagai kemungkinan kemajuan (progress), membangun kualitas kewargaan (citizenry), dan keadaban publik (public civility).
Inovasi menjadikan riset sebuah kunci untuk mendorong perbaikan kualitas hidup manusia dan bernegara, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa (Nelson, 1993).
Kemajuan bangsa terkait erat secara kompleks dan berdimensi. Misalnya, mengalokasikan anggaran negara untuk riset demi meningkatkan kualitas riset dan mendorong daya saing suatu bangsa.
Sering kali terjadi kesenjangan antara penyuplai data dan informasi dengan para perencana dan pemegang otoritas kebijakan dan program, atau yang biasa kita sebut sebagai pengguna. Peneliti merupakan salah satu profesi penghasil data yang akurat. Lingkup riset penelitian yang dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan pengguna adalah kelemahan yang sering kali terjadi.
Selain itu, output penelitian masih berbentuk data dan informasi yang menggunakan bahasa yang kurang dimengerti oleh kebanyakan masyarakat. Banyak bahasa angka yang hanya dimengerti peneliti. Sehingga para pengguna hanya membutuhkan data yang sudah dikemas menjadi informasi yang mudah dibaca dan juga dipahami. Basis program dan kebijakan kebanyakan bersumber dari informasi yang mudah didiskusikan dan diadaptasikan.
Untuk itu, hasil riset harus dikemas secara tertata sehingga dapat dijadikan sebuah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dapat berupa policy brief yang berisikan ringkasan isu terkini (alternatif kebijakan sesuai dengan isu terkini). Ataupun dapat berupa policy paper yang berisikan ulasan kebijakan yang ada dengan melihat fakta yang tersedia dimasyarakat untuk dianalisa secara komprehensif dan menghasilkan suatu rekomendasi.
Sebagai contoh, salah satu alasan rendahnya pemanfaatan hasil Litbang kesehatan dikarenakan ketersediaan suatu data dan informasi hasil riset yang dihasilkan lembaga riset seperti Balitbang kesehatan, perguruan tinggi, rumah sakit, maupun unit utama dan unit teknis belum dilakukan secara terintegras dan ketersediaannya yang sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mengakses informasi hasil riset maupun kajian.
Tidak hanya perlu tahu hakikat riset,namun kita juga harus membangun dan merawat ekosistemnya. Itu merupakan salah satu syarat memahami kaitannya antara riset dengan kemajuan suatu bangsa. Ekosistem dalam riset adalah hasil sekaligus prasyarat. Yang artinya,jika suatu ekosistem itu baik maka akan menghasilkan riset yang bermutu pula,serta dibutuhkan untuk melahirkan ekosistem yang lebih baik lagi.
Ekosistem riset mempunyai beragam fungsi dan aktor yang berlangsung baik di dalam maupun diluar perguruan. Mulai dari riset dengan tingkatan paling dasar hingga terapan yang mendorong munculnya berbagai inovasi dan perubahan perubahan kebijakan yang telah terjadi. Akuntabilitas, otonomi dan kualitas yang diterapkan dalam ekosistem riset yang mencakup pendanaan, kelembagaan,sumber daya manusia dan regulasi merupakan sejumlah prinsip tata kelola yang ia miliki.
Visi Indonesia 2045 telah dicanangkan. Namun,visibini tidak akan berguna lagi jika mesin utama untuk mencapainya tidak berfungsi. Mesin utama itu ialah saya saing dan produktivitas bangsa yang didorong oleh berbagai riset.Oleh karena itu, Indonesia perlu merumuskan visi nasional untuk menyatukan bidang riset dan inovasi,termasuk tata kelola untuk mengkoordinasikan kelembagaan,kebijakan dan regulasi secara efektif
Sehingga pada akhirnya, hasil dari ekosistem riset yang sehat akan terlihat saat suatu negara menjadi tujuan pelajar dan akademisi terbaik untuk belajar maupun bekerja. Hal tersebut juga akan berdampak sangat baik jika perusahaan lokal maupun global bersedia melakukan investasi jangka panjang di sektor ilmu pengetahuan. Apakah hal ini sudah terjadi di Indonesia? Jawabannya secara tegas : belum. Oleh karena itu, Indonesia perlu merumuskan visi nasional termasuk tata kelola untuk mengkoordinasikan kelembagaan, kebijakan dan regulasi secara efektif.
