Mohon tunggu...
Chevri Korat
Chevri Korat Mohon Tunggu... Konsultan - Direktur

Kesuksesan ada didepan mata

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Resiko Perubahan Kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PP 25 Tahun 2024, Freeport Bisa Memperpanjang Hingga 2061 Bahkan Sampai Cadang Habis

16 Juni 2024   19:24 Diperbarui: 16 Juni 2024   20:23 273
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Foto Penulis

Penulis: Chevri Korat, Mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024. Aturan yang menjadi revisi atas PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diterbitkan pada Kamis (30/5).

Atas revisi Peraturan tesebut memungkinkan PT Freeport Indonesia memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama dua puluh tahun hingga 2061 atau hingga umur cadangan habis lebih cepat tanpa harus menunggu sampai 2036, atau 5 tahun sebelum kontraknya saat akan berakhir pada 2041. Dapat menimbulkan berbagai resiko kedepan.

Kerugian untuk Indonesia

Pemerintah Indonesia telah membuka opsi untuk memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia hingga 20 tahun setelah berakhirnya kontrak saat ini pada tahun 2041

Menandakan adanya potensi penambahan keuangan negara yang tidak optimal dari penambangan Freeport di Papua Kritik ini menyoroti perlunya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kedaulatan nasional serta konflik kepentingan dari para pemangku kepentingan.

Syarat utama untuk perpanjangan tersebut adalah penambahan 10% saham bagi Indonesia, yang saat ini sudah memiliki mayoritas saham di Freeport sebanyak 51%. Apakah ini langkah strategis yang mengunutungkan Indonesia kedepan. Mengingat pemerintah Indonesia melalui BUMN sudah mmeiliki saham mayoritas.

Perpanjangan kontrak Freeport hingga 2061 atau sampai cadangan habis, meskipun dengan penambahan 10% kepemilikan Indonesia, tampaknya kurang menguntungkan bagi keuangan negara.

Jika mempertimbangkan pendapatan operasional tahunan Freeport di Indonesia sebesar US$ 8,43 miliar, kepemilikan 61% hanya akan memberikan sekitar US$ 5,14 miliar per tahun kepada Indonesia. Namun, berbeda jika tidak dilakukan perpajangan kontrak sampai 2061 maka akan di kelola sepenuhnya oleh Indonesia dan pendapatan sepenuhnya masuk ke kas negara.

Perubahan kondisi fisik lingkungan dan kerusakan alam

Dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan limbah tailing yang dibuang oleh Freeport telah menyebabkan degradasi wilayah pesisir, sungai dan beberapa pulau di Mimika. Aktivitas itu telah menyebabkan muara Sungai Ajikwa menghilang, Pulau Piriri dan Pulau Bidadari menghilang, dan Pulau Kelapa serta Pulau Yapero terancam hilang. Bahkan masyarakat menyebut limbah tailing Freeport juga mengancam nyawa penduduk sekitar karena kemunculan penyakit paru.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun