Kedaulatan Kemanusiaan

Kejadian yang menimpa Etnis Muslim Rohingya sangat mengusik sisi kemanusiaan kebanyakan orang mungkin. Secara personal, kejadian tersebut membuat saya hanya mendoakan agar mereka -yang benar-benar tertindas, entah dibantai, entah dibakar tempat tinggalnya, entah diusir hingga terapung di lautan lepas- mendapatkan semua kebaikan dan keberkahan dibalik musibah yang menimpa. Sebagai seorang Muslim, melalui tulisan ini, saya tidak ingin mengutuk ataupun membahas siapa yang salah terkait ‘terusirnya’ Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Mari kita secara objektif melihat bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak lama, hingga menyebabkan mereka menyelamatkan jiwa mereka dengan cara apapun.

Beberapa waktu lalu, ketika mereka mencari perlindungan banyak negara yang menolak -seperti Thailand, Malaysia, bahkan oleh Indonesia- hingga mereka ditemukan oleh nelayan Indonesia di Naggroe Aceh Darussalam. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan sepanjang mereka tidak masuk dan/atau menepi di daratan Indonesia, yang diikuti dengan penyiagaan kapal-kapal perang untuk mengantisipasi hal tersebut.

Sebegitu nyatakah, batas-batas kedaulatan menghalangi seseorang untuk bertindak secara manusiawi? Apa arti ASEAN sebagai organisasi regional di wilayah Asia Tenggara menghadapi polemik kemanusiaan di Myanmar? Bukankah Indonesia baru saja menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang mengusung tema besar tentang KEMANUSIAAN. Semangat kemanusiaan hendaknya dibangun pada prinsip kepedulian terhadap ciptaan dan manusia lainnya dengan saling mendukung. I Am Because We Are, sisi kemanusiaan manusia idealnya diungkapkan melalui hubungannya dengan manusia lain juga pengakuannya atas manusia lain.

Kedaulatan, oleh Prof. Dr. Sigit Riyanto, dikatakan sebagai konsep yang sangat penting dalam tata tertib hukum domestik maupun internasional, dan menjadi titik persinggungan antara kedua sistem tertib hukum tersebut. Bahwa kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun menjadi penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, non-intervensi dan kesepakatan (consent) negara.

Namun, dalam menyikapi persoalan Rohingya, negara di kawasan ASEAN seharusnya merujuk pada pendapat Prof. Dr. Sigit Riyanto tentang 2 (dua) faktor yang perlu dipertimbangkan dalam hal menemukan makna baru tentang kedaulatan negara dalam sistem hukum internasional kontemporer. Pertama, perkembangan dan penyebarluasan nilai-nilai kemanusiaan (spreading of humanity values) dan implementasinya oleh negara, organisasi internasional, individu, dan Non-State Actors lainnya diseluruh dunia. Kedua, terjadinya proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang makin marak dan intensif di berbagai wilayah dunia.

Pada satu sisi, kedaulatan yang dimanifestasikan melalui lintas batas wilayah yang tidak dapat dilalui secara sembarang oleh pihak manapun, menjadi tembok penghalang Negara untuk melakukan aksi kemanusiaan. Semantara pada sisi lain, ketika berbicara tentang globalisasi, maka seolah-olah tembok tersebut menjadi tidak dianggap (borderless). Globalisasi menimbulkan implikasi berupa keleluasaan pergerakan lintas batas (negara) bagi orang, objek, maupun ide atau konsep. Etnis Muslim Rohingya mungkin hanya memerlukan perlindungan terhadap kebutuhan seorang manusia yang paling mendasar, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan akan tempat tinggal –meski untuk sementara. Mereka tidak datang untuk mengedarkan narkoba, mereka juga datang untuk tidak menjadi pencuri kekayaan alam dan budaya Indonesia.