Bagian I
BETULKAH PEMERINTAH PUNYA HAK NAIKKAN BBM TANPA KONSULTASI DENGAN DPR?
Oktober 2012 RUU APBN 2013 dibahas di Paripurna DPR, fraksi PDI Perjungan tdk setuju karena ada "akal-akalan utk naikan BBM". Namun karena dianggap korum RUU tersebut disahkan jadi UU APBN 2013.
UU APBN 2013 Pasal 8 ayat 10, dijadikan jurus Pemerintah SBY bahwa pasal tsb artinya keputusan kenaikkan harga BBM dianggap jadi wewenang penuh Pemerintah, tanpa perlu membicarakannya dengan DPR.
Padahal dlm UU APBN 2013, Pasal 8 ayat 10 menyatakan bahwa pemerintah dapat menyesuaikan hargai BBM apabila:
1. Terjadi deviasi asumsi makro
2. Sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Rakyat perlu tahu, asumsi makro terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SPN, nilai tukar, lifting minyak, ICP. Devisiasi asumsi makro yang mana yang dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah utk menyesuaikan (menaikkan) harga BBM. Dalam UU APBN 2013 tidak jelas, dari enam deviasi tdk tegas yang mana yg berikan kewenangan pemerintah untuk naikkan harga BBM.
Selain itu penggunaan kemampuan keuangan negara harus dengan persetujuan DPR. Apakah pemerintah diberi kewenangan tanpa persetujuan DPR utk menggunakan Kemampuan Keuangan negara? Jadi, kenaikkan harga BBM artinya tetap harus "dibicarakan" dengan DPR.
Bagian II
BETULKAH JIKA BBM TIDAK NAIK, APBN JEBOL?
Pemerintah SBY menganggap kalau BBM tidak naik akan terjadi defisit APBN. Berikut SKENARIO PEMERINTAH SBY jika BBM TIDAK NAIK:
•defisit penerimaan :-41 T
•tambahan subsidi BBM : -52 T
•tambahan subsidi listrik:-19 T
Jadi menurut PEMERINTAH SBY BUTUH TAMBAHAN PEMBIAYAAN 112 T untuk SELAMATKAN APBN
Mengapa penerimaan defisit? Karena pemerintah tidak dapat memenuhi target penerimaan pajak.
Mengapa subsidi BBM meningkat? Karena produksi minyak kita turun dari yang ditargetkn oleh Pemerintah sementara biaya Cost Recovery trus meningkat.
Apakah untuk dapatkan 112 T solusinya hanya dengan naikkan harga BBM?
Anggap saja argumentasi APBN minus 112 T itu benar. Sebenarnya tanpa perlu menaikkan BBM, kita bisa dapatkan sumber pembiayaan lain, skenario alternatif yang harusnya diambil:
•Hemat Kementrian&lembaga Rp 24 T
•SBN + SAL. Rp 80 T
•hemat cost recovery Rp. 8 T
TOTAL. Rp 112 T
Jadi tampak jelas bahwa Pemerintah hanya mencari alasan menutupi kinerjanya yg lemah dengan alasan APBN jebol karena BBM.
Ayo bergerak bersama, jangan jadikan nasib rakyat proyek pencitraan politik, ada yg mengaku menolak padahal menyetujui UU APBN 2013, ada yg menyetujui dengan alasan harus ada anggaran lebih utk program2 kesejahteraan rakyat. OMONG KOSONG! APBN 2013 belum terserap, tiap tahun lebih dari 40T anggaran tdk terserap karena kinerja pemerintahan yg buruk.
BBM NAIK, HARGA2 NAIK, UPAH BURUH TDK NAIK, indikasi kuat BALSEM JADI ALAT UTK PEMENANGAN PILEG dan PILPRES 2014 seperti BLT TAHUN 2009
APBN PUNYA RAKYAT, BUKAN PUNYA SBY dan KRONO-KRONINYA!