Mohon tunggu...
Chazali H Situmorang
Chazali H Situmorang Mohon Tunggu... Apoteker - Mantan Ketua DJSN 2011-2015.

Mantan Ketua DJSN 2011-2015. Dosen Kebijakan Publik FISIP UNAS; Direktur Social Security Development Institute, Ketua Dewan Pakar Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI).

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

BBM Naik, Masyarakat Demo

6 September 2022   07:48 Diperbarui: 6 September 2022   07:53 359
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dari sisi kenaikan barang-barang kebutuhan pokok, transportasi , tumbuh liar tidak terkendali. Kenaikan BBM menjadi alasan utama untuk menaikkan barang. Hal itu sudah pasti diketahui para aparat dan birokrasi pemerintah karena berulang terjadi jika kenaikan BBM.

Perlu dicermati peluncuran BLT sebagai bantalan sosial, baru secara seremonial dilakukan Presiden Jokowi di Maluku akhir bulan lalu. Setelah itu media minim sekali  ( setidaknya sampai hari ini 5/9-22)  meliput Kantor Pos membayar BLT kepada KPM atau belum ada BLT yang disalurkan? Tentu situasi semakin "liar" di lapis bawah. Apakah Kemensos masih melakukan pemutakhiran data yang katanya sekarang ini setiap bulan di up date, atau ada pertimbangan lain.

Dari sisi PT Pos sudah siap menyalurkan, tapi terbentur data.  "Data penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang dan kami langsung mengirimkan undangan ke alamat masing-masing dengan keterangan jadwal dan lokasi pengambilan BLT BBM ," ujar Faizal. Dirut PT Pos Indonesia. Artinya sampai hari ini BLT itu belum disalurkan, BBM sudah naik harganya.

Kalau dihitung dampak ekonomi mikro di masyarakat  mungkin saja melampaui penghematan subsidi BBM  sebesar Rp. 126 triliun itu. Pertanyaannya siapa yang memikul dampak itu. Sudah pasti rakyat...rakyat...rakyat miskin yang semakin dalam kemiskinannya.

Bagaimana solusinya?

Menkeu Sri Mulyani adalah pemain lama di kabinet SBY dan Jokowi. BLT itu diluncurkan tidak terlepas dari design beliau sewaktu di Bappenas maupun Menkeu. Beliau sudah paham lah. Kebijakan SBY waktu itu, pastikan dulu BLT  diluncurkan secara masif, merata di seluruh propinsi. Para menteri ditugaskan melakukan pemantauan. SBY belum mau menaikkan harga BBM sebelum dipastikan penyaluran BLT berjalan di semua daerah propinsi dan kabupaten.

Apakah Menkeu ada memberikan advis pada Presiden untuk memastikan dulu  36 juta KPM (tepat sasaran) mendapatkan BLT, Disalurkan kepada semuanya itu untuk 2 atau 4 bulan secara masif oleh PT.Pos, baru naikkan harga BBM tetapi jangan drastis, bertahap. Mungin gejolak demo masa tidak sebesar sekarang ini.

Sekarang situasi serba sulit. Kita tidak dapat meramalkan bagaimana situasi kedepan ini. Semoga pemerintah dapat mencabut kebijakannya menaikkan BBM bersubsidi, dan masyarakat kembali tenang, dan momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai bergerak dapat terus bergerak.   

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun