Pengantar
Kemenkeu menolah usulan Revisi APBN PKH dan Kartu Sembako. Seperti kue tar saja mau dibagi 3 dari satu tubuh penerima manfaat. Kemensos sudah mengalami disorientasi program.
Pertengahan bulan Juni yang lalu, tepatnya 17 Juni 2022, Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor: S-520/MK.02/2022, Hal: Perubahan SOTK Kemensos dan Pelaksanaan Bansos PKH dan Kartu Sembako kepada Menteri Sosial.
Prinsipnya surat Menkeu itu, menolak usulan bongkar pasang alokasi anggaran PKH dan Kartu Sembako tahun 2022. Penolakan itu karena tidak lazim atas  usulan revisi DIPA 2022 Kemensos. Dimana tidak lazimnya? Program PKH dan atau Kartu Sembako yang sesuai dengan tupoksinya ada di Ditjen Linjamsos, hendak dibagi-bagi di lingkungan kerja 3 unit kerja eselon 1, berdasarkan pemilihan kelompok usia dan kerentanan fisik penerima manfaat.
Berulang saya membaca surat Menkeu itu, karena saya tidak yakin Kemensos mengajukan revisi "konyol" seperti itu. Sepertinya pejabat Kemensos yang membuat revisi itu, baru bekerja sebulan di Kemensos. Perlu diketahui bahwa pejabat eselon 1 Kemensos adalah alumni STKS ( Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) Bandung, bahkan para Doktor yang mengambil keahliannya dalam ilmu Kesejahteraan  Sosial  dari luar negeri maupun universitas negeri terkenal yang sudah punya jam terbang  yang lama di Kemensos. Sehingga pemahaman mereka tentang program-program Kemensos  sudah sangat dalam.
Atau boleh jadi, para Dirjen maupun Sekjen itu tidak mengetahui adanya kebijakan revisi APBN itu, atau boleh jadi juga ada tangan-tangan lain disekitar Mensos yang mengotak-atik anggaran di Kemensos. Kita hanya bisa menduga-duga saja.
Setelah dua jabatan struktural eselon 1 dihapus oleh Pak Jokowi melalui Keppres 110/2021, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Balatbang, maka dilakukan kocok ulang alokasi anggaran APBN Kemensos 2022.
Di Kemensos itu ada 3 program strategis yang menyangkut hidup orang banyak, yaitu Program BPNT ( diberikan bentuk uang), Program PKH, dan program Kartu Sembako. Kedua program PKH dan Kartu Sembako juga diberikan dalam bentuk uang ( BLT). Semua program itu dibungkus dalam casing Program Perlindungan sosial. jumlahnya cukup besar mendekati 100 triliun mungkin lebih.
Karena Ditjen PFM dibubarkan, maka alokasi dana BPNT yang sudah tersedia di APBN, dilaksanakan oleh Ditjen Linjamsos karena tupoksinya dan sasaran programnya beririsan.
Karena tebalnya irisan sasaran penerima manfaat, ada potensi ditemukan _double_ atau mungkin _triple_ program yang didapat. Jika data DTKS nya tidak akurat, seorang yang terdaftar dalam DTKS, bisa mendapatkan  Program PKH dan BPNT, bahkan ketiganya PKH, BPNT, dan Kartu Sembako.
Tetapi juga ada yang mendapat Kartu Sembako , mereka yang tidak ada namanya dalam DTKS, sebagaimana temuan BPK baru-baru ini.
