"Rp 1,1 triliun semua sudah disetor ke kas negara. Jadi temuan itu adalah uang di bank yang harusnya itu kalau sudah tidak salur, harus dikembalikan ke kas negara. Itu yang kita tagih," ujar Risma. Â Berarti ada persoalan di Himbara ( Himpunan Bank Negara) yang menyalurkan dana bansos.
SimpulanÂ
Temuan BPK itu merupakan indikasi kuat bahwa Kemensos tidak dikelola secara profesional dengan prinsip _good governance_. Pola dari pengelolaan Program, pengelolaan SDM, hirarkhi pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, Â belum mengikuti tata laksana yang baik. Masih menerapkan manajemen jamu bakul.
Indikasi nya apa? Banyak pejabat struktural Eselon 1 sampai dengan eselon 2 saat ini sedang sakit gigi. Sulit untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.
Semoga persoalan salah sasaran  bansos dapat diselesaikan. Kuncinya  Mensos dapat menjawab pertanyaan anggota BPK "harus ada yang bertanggung jawab".
