Sejak Pemilu  periode ke-2 kepemimpinan Presiden Jokowi tahun 2019 yang lalu,  dikalangan masyarakat, terutama di media sosial polarisasi masyarakat semakin meningkat. Istilah kampret, cebong, kadrun tidak henti-hentinya menjadi istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan identitas kelompok mana.
Secara umum di masyarakat, kelompok itu terbelah menjadi 2 mazhab. Walaupun ada diantaranya kelompok abu-abu, bunglon, dan berjenis kelamin ganda. Dia berpihak pada kelompok yang satu, dan bisa berpindah ke kelompok yang sebelahnya, tergantung isu.
Kita mudah saja mengidentifikasinya, dari komentar-komentar di Whatsapp, Instagram, facebook, tweeter, yang begitu bebasnya menggunakan kosakata yang terkadang tidak pikir panjang apakah pantas ditulis atau tidak.
Kelompok pertama disebut pendukung pemerintah, lebih spesifik lagi pendukung Presiden Jokowi, dengan berbagai atribut istilah yang tidak perlu disebut satu persatu. Intinya Joko mania. Kelompok ini sering disebut dengan influencer BuzzerRp, Cebong. Mereka ini mendengungkan keberhasilan pemerintahan, kemajuan pembangunan yang dilakukan. Sukses stori, yang melampaui periode presiden sebelumnya.
Juga sering diselipkan, menyudutkan, menohok dan menuduh adanya kelompok radikal, kadrun, intoleran, dan teroris. Pokoknya sudah habis vocab untuk kelompok ini, Â yang biasanya dikunci dengan istilah anti Pancasila dan NKRI.
Pemerintah memang mengakui, ada membiayai para influencer untuk mensosialisasikan (mendengung kan)  keberhasilan pembangunan dengan dana puluhan miliar rupiah. Mungkin para _buzzer_ kecipratan sehingga sering disebut dengan buzzerRp
Kelompok kedua adalah kelompok yang mengkritik pemerintah. Tingkatannya ber degradasi. Ada yang sangat tajam, tajam, setengah tajam, dan sayup-sayup tajam.
Mereka ini umumnya akademisi, intelektual, mantan pejabat yang dicopot Jokowi, birokrasi yang sudah pensiun, politisi, purnawirawan TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dan juga rakyat jelata.
Kedua kelompok ini garis demarkasi nya semakin jelas belakangan ini. Apalagi menjelang Pemilu 2024, yang tinggal 2 tahun lagi.
Banyak isu-isu yang dikritisi, karena tidak berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Keluarnya UU Cipta Kerja, yang ditengarai untuk kepentingan pengusaha. UU Minerba, UU KPK, UU IKN, utang yang semakin menggunung. Rp 400 triliun bunga utang harus dibayar tahun ini. Melambungnya harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan pemerintah, kenaikan BBM dan komoditi lainnya. Bagi kelompok ini, isu-isunya sangat banyak dan faktual.
Kelompok ini sangat kecewa dengan DPR, karena 80% fraksi di DPR sudah dipegang "perutnya" oleh Presiden. Pembagian  kursi kabinet untuk partai-partai punya nilai jual dan tawar yang tinggi. Jangan heran kalau ada Ketua Umum Partai Politik mau membeo dengan keinginan seorang menteri senior, karena iming-iming kursi kekuasaan(?).
