Sejak banjir besar yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 1 Januari 2020, karena hujan yang terus menerus menyambut Tahun Baru 1 Januari 2020, menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda.
Mobil begitu saja kita lihat berenang dibawa air banjir, terhempas saling himpit, dan meninggalkan sisa lumpur yang cukup tebal, di rumah maupun di jalan dan di semua sudut beberapa lokasi yang menjadi target serangan banjir.
Banjir kali ini, tidak memilih dan memilah daerah elite maupun kumuh, sehingga bukan saja pemerataan pembangunan yang sering menjadi jargon pemerintah, tetapi terjadi secara nyata pemerataan korban banjir.
Pemerataan lainnya, adalah cakupan wilayah banjir berdampak luas, mulai dari wilayah Jawa , Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat, dan Jakarta.
Tetapi menariknya, bagi mereka yang belum ikhlas, Anies menang jadi Gubernur dengan embel-embel alasan karena pilihan agama, suatu ungkapan sentimen keagamaan yang terus dihembuskan sampai dengan saat ini.
Padahal kita tahu, mereka yang memilih Gubernur DKI jakarta itu, cross etnis, cross agama, cross status sosial, sebagai ciri dari Jakarta sebagai kota yang pluralistik.
Yang paling mutakhir adalah soal banjir Jabodetabek saat ini. Yang remuk redam itu adalah Bekasi, tetapi yang dicaci maki, dan harus mundur sebagai Gubernur adalah Gubernur DKI Jakarta.
Anak SD saja ngerti, bahwa mereka yang menulis hujatan kepada Anies itu dengan kata-kata kasar dan kotor, gagal paham, dan cenderung menunjukkan indikasi penyakit psikopat.
Bang Ridwan Saidi sebagai orang Betawi sudah mengatakan bahwa Jakarta ini daerah banjir sejak dari sononya. Jangan heran nama daerahnya sering diawali dengan Rawa. Artinya dulunya banyak rawa yang lantas ditimbun para pendatang yang mencari kehidupan di Jakarta.
Berita yang paling mutakhir adalah melakukan class action terhadap Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya pikir itu upaya hukum yang memang perlu dihargai, supaya Pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi banjir.
Tetapi koran Tempo hari ini ( 7/01/2020) dalam cover beritanya berjudul GUGAT. Kalangan pegiat lingkungan dan praktisi hukum mendorong korban banjir di Jabodetabek mengajukan gugatan bersama ( class action) terhadap pemerintah. Indikasi kelalaian dan sikap saling lempar tanggung jawab pemrintah pusat dan daerah menjadi dasar gugatan.
