Saya tak begitu tertarik untuk mendengarkan keputusan Majelis  Hakim Mahkamah Konstitusi, karena dari pembacaan risalah Majelis Hakim sudah patut diduga dan mendekati kepastian permohonan Pemohon ditolak, semuanya.
Saya menggunakan istilah para Hakim menggunakan kacamata kuda, menempatkan kepastian hukum sebagai landasan utama, dan hampir semua dalil yang disampaikan tidak memperhatikan rasa keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Tetapi sudahlah, keputusan MK, menurut UU bersifat  mengikat dan final. Jadi pintu untuk menuntut keadilan dan menampung rasa tidak puas masyarakat sudah tertutup.
Pada mulanya kita berharap, karena Ketua MK dalam pembukaan sidang dan juga pada akhir sidang untuk menyampaikan keputusan Majelis Hakim MK, menyatakan hanya takut pada Allah yang Maha Kuasa, suatu komitmen yang luar biasa untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan sejujurnya. Dan keputusan yang sejujurnya dan seadil-adilnya  menurut Majelis Hakim MK adalah   menolak   seluruhnya gugatan Pemohon Paslon 02.  Dan Prabowo juga menjawabnya, dengan menyerahkan kebenaran yang hakiki  kepada Allah SWT, karena semua upaya sudah dilakukan.
Anti klimaksnya  adalah  kekecewaan luar biasa di kubu Prabowo -- Sandi, walaupun demikian  Prabowo menghormati keputusan MK tersebut. Tetapi Prabowo cukup tegar. Hal tersebut diungkapkannya  sesaat sesudah keputusan MK di Markas BPN di Kertanegara.
Prabowo dan Sandi belum menentukan apa langkah konkrit kedepan, sebab akan dikonsolidasikan dengan Tim Hukum dan pendukung Paslon 02.
Setelah pernyataan Prabowo, dilanjutkan dengan pernyataan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, yang intinya mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah bekerjasama sampai dengan selesainya proses legitimasi Pilpres yang diselenggarakan  "secara jujur dan adil". Yang menarik kedua Presiden dan Wakil Presiden baru tersebut menyatakan tidak ada lagi istilah Paslon 01 dan 02. Dan mereka itu adalah Presiden dan Wakil Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Luka hati rakyat yang kecewa dengan keputusan MK tersebut, terasa semakin dalam. Bayangkan tidak ada satupun dalil -- dalil kecurangan yang terjadi dalam Pemilu yang diajukan ke pengadilan  masuk kedalam hati dan pikiran para Hakim dengan berbagai alasan dan pertimbangan hukum yang tidak banyak dimengerti oleh rakyat itu sendiri.
Keputusan  MK tersebut sudah mematikan demokrasi yang dijamin oleh Konstitusi dan menjadi perjuangan reformasi 20 tahun yang lalu. Karena keputusan bersifat final dan mengikat yang artinya upaya hukum lainnya untuk mencari keadilan  sudah tertutup.  Tidak  ada jalan  lain bagi  para partai politik  pendukung Paslon 02, bersama rakyat yang kecewa,  kecuali beroposisi.
Tidak ada rekonsiliasi, karena akan mereduksi semangat demokrasi dan melumpuhkan oposisi. Semua kita tahu, ujung dari rekonsiliasi itu wujudnya adalah bagi-bagi kekuasaan. Partai pendukung Prabowo dan Sandi harus berani beroposisi, karena oposisi tidak melanggar UU Dasar 1945. Â PDIP telah membuktikan posisi itu selama 10 tahun yaitu selama periode SBY 2004-2014.
Bayangkan, bagaimana tegarnya Ibu Megawati selama 10 tahun bertahan untuk tidak tergiur dengan jabatan kekuasaan di pemerintahan  Presiden SBY.
Selama 10 tahun PDIP mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY,bahkan tidak bertegur sapa dengan SBY, Â tetapi pada waktu yang sama melakukan konsolidasi partai dan merebut jabatan-jabatan Gubernur, Bupati, Walikota di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Â PDIP Â sendirian beroposisi, mereka tidak peduli, jalan terus, akhirnya bertemu dengan petugas partai bernama Jokowi, dan 2014 berhasil diorbitkan menjadi Presiden, sampi sekarang periode kedua.
