Analisis Upaya Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air, Apa yang Seharusnya Pemerintah Lakukan?

Salah satu kasus lobi dan negosiasi yang saya ambil adalah kasus negosiasi yang dilakukan oleh presiden Jokowi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) DI Papua. Kasus tersebut bermula ketika sang pilot pesawat Susi air Philip Mark Mehrtens ditawan TPNPB-OPM yang dipimpin Egianus sejak 7 Februari 2023. Philip ditawan setelah pesawat yang dipilotinya dibakar oleh kelompok Egianus. Pesawat tersebut dikabarkan membawa 5 penumpang dan barang bawaan dengan total muatan 452 kilogram.

Pesawat dengan nomor penerbangan SI 9368 itu dilaporkan hilang kontak. Padahal pesawat tersebut seharusnya kembali lagi ke Timika pukul 07.40 WIT. Namun dalam dua jam berselang, pesawat Susi Air memunculkan pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) dengan posisi aktif pukul 09.12 WIB. Menanggapi sinyal darurat tersebut maskapai Susi Air langsung mengirimkan pesawat lain untuk memeriksa posisi dan ternyata pesawat tersebut ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Diduga perusakan pesawat tersebut dilakukan setelah landing di Lapangan Terbang Apro, Selasa 7 Februari 2023 pukul 06.17 WIT.

Setelah hilang kontak, tim gabungan TNI-Polri melakukan pencarian terhadap para penumpang dan juga pilot. 5 penumpang telah berhasil dievakuasi tetapi sang pilot saat itu masih dinyatakan menghilang. Setelah beberapa bulan kemudian muncul video berisi ancaman yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dengan menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh para tim gabungan TNI-Polri untuk membebaskan Philip. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang positif sehingga membuat presiden Jokowi harus turun tangan untuk bernegosiasi dalam membebaskan pilot Susi Air yang telah disandera selama 4 bulan.

Saat ini Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri telah menyediakan dana sebesar 5M untuk KKB sebagai tebusan pembebasan pilot Susi Air. Uang tersebut akan diserahkan jika KKB dapat menjamin bahwa uangnya tidak digunakan untuk membeli senjata tajam dan melakukan aksi teror yang dapat mengganggu keutuhan NKRI.

Terkait upaya pembebasan pilot Susi Air yang kini disandera KKB di Papua itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pada pemerintah dan aparat keamanan untuk terus mengutamakan negosiasi dengan para penyandera. Meutya juga berharap agar pembebasan ini tidak hanya berhenti dengan memberi uang tebusan sebesar 5 miliar, namun harus dilakukan juga negosiasi lanjutan agar aksi yang dilakukan KKB bisa mereda.

Menurut Meutya harus juga dilakukan peningkatan pembangunan di daerah terpencil guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dan melakukan aksi kekerasan. Pemerintah perlu juga membangun program rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh untuk mantan anggota KKB yang ingin meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan. Menurutnya juga pemerintah bisa fokus terhadap pemberian akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemulihan psikologis kepada mantan anggota KKB. Selain itu, langkah pemerintah untuk menuruti permintaan KKB dilakukan sebagai upaya kemanusiaan yang menyangkut keselamatan Pilot Susi Air dan warga sekitar.

Dalam kasus diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Pilot Susi Air yang ditahan oleh KKB selama 4 bulan. Presiden juga terus menegaskan untuk tetap melakukan negosiasi kepada KKB dengan melibatkan berbagai pihak seperti aparat keamanan dan warga lokal Papua. 

Warga lokal perlu dilibatkan dalam kasus ini karena tentunya mereka memiliki upaya pendekatan tersendiri dari sisi kearifan lokal. Banyak pihak tentunya berharap agar kasus ini bisa selesai dengan damai dan tanpa adanya pertumpahan darah antara aparat keamanan dengan KKB. Seperti yang disampaikan juga oleh Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid bahwa dirinya berharap penyelesaian kasus ini tidak berhenti hanya di pemberian uang tebusan senilai 5 miliar dan harus ada negosiasi lanjutan agar meredakan aksi yang dilakukan KKB.

Pada kasus penyanderaan tentunya banyak upaya yang harus dilakukan dan tidak hanya melalui satu upaya saja, agar pihak yang terlibat bisa mencapai tujuannya masing-masing. Apalagi jika pihak yang melakukan penyanderaan tidak mau menyerahkan begitu saja tawanannya dan malah melakukan ancaman untuk membunuh tawanan tersebut sehingga pemerintah perlu strategi negosiasi yang efektif agar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut mau melepaskan tawanan mereka secara baik dan selamat. 

Jika pemerintah salah mengambil tindakan, bisa saja KKB tidak akan segan membunuh Philips Mehrtens dan akan berimbas juga pada hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negara Selandia Baru. Selain dapat memengaruhi hubungan internasional, jika salah mengambil langkah maka bisa berimbas kepada hubungan dan kepercayaan masyarakat Papua dengan pemerintah mengenai cara pemerintah menyelesaikan suatu masalah serta tentang keamanan wilayah tempat tinggal yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Papua. Hal itu nantinya akan dimanfaatkan oleh KKB sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap Indonesia dan terus melakukan aksi berbahaya agar bisa memisahkan diri dari kedaulatan Indonesia.  

Jadi, dalam kasus negosiasi Presiden Jokowi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua saat ini masih terus dilakukan melalui berbagai upaya untuk bisa membebaskan pilot Susi Air yang telah ditahan selama 4 bulan. Untungnya semua penumpang yang juga ikut dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sang pilot masih ditetapkan status sebagai sandera.