Sila Ketiga ini juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara politik, sosial, maupun budaya. Dalam era industri 4.0, Sila Ketiga tetap relevan dan memiliki peran penting dalam pengembangan nasionalisme era baru. Pada era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital dan konektivitas yang tinggi, Sila Ketiga dapat diarahkan untuk memperkuat persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh revolusi industri ini. Beberapa poin yang penting terkait Sila Ketiga dalam era industri 4.0 adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan identitas nasional, era industri 4.0 membawa konsekuensi globalisasi yang lebih besar, dimana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang dapat semakin terlihat. Dalam konteks ini, Sila Ketiga ingin mengingatkan kita untuk memperkuat identitas nasional sebagai dasar persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi perubahan yang cepat. Menghargai budaya, bahasa, dan adat istiadat Indonesia serta menjaga keberagaman budaya bangsa menjadi aspek penting dalam pengembangan nasionalisme.
b. Pemanfaatan teknologi untuk persatuan, era industri 4.0 menawarkan potensi besar dalam memperkuat persatuan melalui pemanfaatan teknologi. Konektivitas digital dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun kesadaran dan semangat nasionalisme, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Teknologi juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai kelompok dan daerah di Indonesia, sehingga memperkuat persatuan dalam mencapai tujuan bersama.
c. Keterampilan dan literasi digital sebagai bagian dari persatuan, dalam era industri 4.0, keterampilan digital dan literasi teknologi menjadi sangat penting. Mengembangkan keterampilan ini secara merata diseluruh wilayah Indonesia dapat membantu membangun persatuan, mengurangi kesenjangan digital, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, Sila Ketiga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat keterampilan dan literasi digital sebagai bagian integral dari persatuan bangsa.
Dalam konteks pengembangan nasionalisme era baru di era industri 4.0 Sila Ketiga tetap menjadi pijakan penting untuk mengatasi perbedaan, memperkuat identitas nasional, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan memperkuat persatuan Indonesia, kita dapat menghadapi tantangan dan peluang era industri 4.0 dengan semangat kebersamaan dan kesolidan nasional.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Nilai ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan politik. Beberapa orang dalam generasi Z Â merasa bahwa nilai ini tidak relevan dalam sistem politik yang didominasi oleh elite politik dan di mana suara mereka tidak didengar dengan baik.Bila berbicara dengan demokrasi di Indonesia tidak hanya mengedepankan pemilu, tetapi juga melibatkan kedewasan semua pihak dalam bersuara, mengungkapkan pendapat, memberikan kritik, serta saling mendengarkan. Hal ini dapat dihubungkan dengan Sila Keempat dalam Pancasila. Sila Keempat menggarisbawahi pentingnya melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, hal ini mencakup memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk bersuara, mengungkapkan pendapat, memberikan kritik, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan masyarakat secara luas. Demokrasi yang sehat dan berkembang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Ini berarti bahwa setiap individu, kelompok, organisasi, atau partai politik memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka, memberikan kritik, serta saling mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Pada saat yang sama, demokrasi juga mendorong kedewasaan dalam menyampaikan pendapat, dengan menghormati hak-hak orang lain dan menjunjung tinggi etika komunikasi.
Sila keempat juga menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa dalam konteks demokrasi, tidak hanya pemilu yang menjadi fokus, tetapi juga proses perundingan, dialog, dan konsultasi yang melibatkan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk mencapai mufakat dan konsensus dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Dalam demokrasi yang sehat, pemilu menjadi mekanisme penting untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili suara dan aspirasi masyarakat. Namun, demokrasi juga melibatkan partisipasi aktif dalam diskusi, debat, dan dialog untuk memperkaya pemahaman bersama serta memperkuat kedewasaan dalam berpendapat dan menyampaikan kritik. Dengan menghubungkan demokrasi di Indonesia dengan Sila Keempat, tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang adil, terbuka, dan partisipatif, dimana semua pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan menghormati prinsip-prinsip Sila Keempat, kita dapat membangun demokrasi yang lebih inklusif dan mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang berkelanjutan.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Nilai ini menekankan pentingnya adil dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Beberapa anggota generasi Z Â merasa bahwa nilai ini tidak relevan karena masih adanya kesenjangan sosial yang signifikan dan sistem yang tidak sepenuhnya adil. Ketidaksignifikan ini bisa diakibatkan karena belum diterapkannya pemerintahan yang baik. Good Governance merupakan yang penting dalam menciptakan sistem yang diperlukan oleh semua warga negara dalam hal pelaksanaan dan pendistribusian pelayanan publik. Hal ini dapat dihubungkan dengan Sila Kelima dalam Pancasila. Sila Kelima menekankan pentingnya terciptanya keadilan sosial di semua lapisan masyarakat. Good governance menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan ini, karena melibatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berikut ini keterkaitan Good Governance terhadap Sila Kelima, yaitu:
a. Keterbukaan dan transparansi, Good Governance menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa informasi dan kebijakan publik harus tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh semua warga negara. Dalam konteks Sila Kelima, keterbukaan dan transparansi ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik dan alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
b. Akuntabilitas dan pencegahan korupsi, Good Governance mendorong adanya akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan. Ini berarti bahwa para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Pencegahan korupsi juga merupakan bagian integral dari good governance, karena korupsi dapat merusak prinsip keadilan sosial dan merugikan masyarakat. Dalam konteks Sila Kelima, akuntabilitas dan pencegahan korupsi penting untuk memastikan distribusi sumber daya secara adil dan memberikan pelayanan publik yang setara bagi semua warga negara.
c. Partisipasi publik, Good Governance mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Partisipasi publik inklusif memastikan bahwa suara dan kepentingan semua warga negara didengar dan diperhatikan. Dalam Sila Kelima, partisipasi publik yang baik membantu menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi semua warga negara.
