Di tengah situasi sepak bola Indonesia yang tengah tercekik, sikap Menpora yang melunak dengan mencabut SK Pembekuan PSSI pada Selasa (10/11) malam memberikan arti tersendiri. Walau ada suara penolakan terhadap pencabutan SK tersebut, khususnya dari 7 klub yang tergabung dalam Aliansi Klub Sepakbola Indonesia (Persebaya Surabaya, Arema Indonesia, Persema Malang, Lampung FC, Persibo Bojonegoro, Persewangi Banyuwangi, dan Persipasi Kota Bekasi), perubahan sikap pemerintah itu memberikan harapan sekaligus tantangan baru.
Harapan yang berkumandang kini adalah perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia yang berjalan merayap setahun terakhir baik karena pembekuan roda induk sepak bola Indonesia itu maupun akibat suspensi FIFA. Harapan tersebut tak hanya disuarakan masyarakat Indonesia sejak dahulu, juga dipertegas lagi oleh Presiden Joko Widodo setelah beliau ‘turun tangan’ menengahi konflik Kemenpora-PSSI.
Di tengah melambungnya harapan baru itu, pemerintah umumnya dan PSSI khususnya dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia tak semudah membalikkan tangan. Itu bukan kerja semalam seperti dalam kisah dongeng Roro Jonggrang.
Setelah SK Pembekuan dicabut, pertanyaan penting adalah apa yang kemudian di lakukan dalam rangka reformasi tersebut?
Sebagaimana kita baca dari pembicaraan luas, setelah SK Pembekuan dicabut, Menpora langsung berkomunikasi dengan FIFA malam itu juga. Melalui surat elektronik disebutkan bahwa Menpora memberikan kabar tersebut dalam rangka ‘menghormati’ FIFA yang sebelumnya telah meminta pencabutan itu dilakukan sebelum Kongres FIFA di Meksiko pada 12 Mei 2016
"Sudah, sudah kami laporkan ke FIFA melalui e-mail pada 19.00 WIB. Karena kami menghormati FIFA," ungkap Imam seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Sejatinya pencabutan tersebut tidak dimaksudkan sebagai usaha menjaga relasi baik antara kedua pihak tetapi lebih sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah. Walau untuk hal ini, hemat saya, baru menyentuh kulit, belum menyangkut isi dalam. Pencabutan pembekuan itu hanya akan menjadi pepesan kosong bila tak dibarengi dengan aksi reformatif sebagaimana yang diharapkan.
Langkah reformasi tersebut dimulai dari struktur organisasi PSSI yang saat ini sedang ternoda. Status Ketua Umum La Nyalla Mattalitti yang menjadi tersangka kasus korupsi semakin memperburuk citra PSSI sehingga menuntut perubahan pada pucuk pimpinan. Sulit dibayangkan bila PSSI yang menjunjung tinggi asas sportivitas dan kejujuran dipimpin oleh seorang pesakitan.
Upaya reformasi itu bisa ditempuh seperti yang sedang diwacanakan saat ini yakni melalui Kongres Luar Biasa PSSI di mana para pemegang suara memiliki hak penuh untuk menentukan komposisi pimpinan organisasi tersebut.
Pada titik ini pertanyaan berlanjut, apakah KLB PSSI nanti akan benar-benar melahirkan pemimpin yang kredibel untuk membangkitkan organisasi tersebut dari keterpurukan?
Terlepas dari hal tersebut saat ini publik Indonesia tengah disuguhkan tontonan Torabika Soccer Championship (TSC). Turnamen sepak bola tersebut telah dimulai sejak 29 April lalu dan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Jayapura, Papua.
