Mohon tunggu...
charles dm
charles dm Mohon Tunggu... Freelancer - charlesemanueldm@gmail.com

Verba volant, scripta manent!

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Potret Buruk Tata Kelola Kebijakan Publik (Wawancara Khusus Direktur Eksekutif KPPOD)

25 Januari 2023   15:40 Diperbarui: 25 Januari 2023   15:48 377
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: KOMPAS/DIDIE SW via Kompas.com

Wacana terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) tengah menjadi buah bibir. Banyak pro dan kontra mengemuka.

Dukungan datang dari berbagai komponen merespon suara dan aksi Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) pada pertengahan Januari 2023 lalu.

Presiden Joko Widodo berada dalam gerbong yang sama. Orang nomor satu di negeri ini seakan memberi kode positif. Tidak keberatan dengan raison d'etre di balik gelora perubahan itu.

Namun, di pihak lain, muncul banyak keberatan berikut catatan kritis yang seharusnya menjadi perhatian utama. Alih-alih  menambah masa jabatan jauh lebih penting fokus pada perbaikan berbagai variabel determinan percepatan pembangunan desa.

Belum lagi, soal proses yang sudah, sedang, dan akan ditempuh dengan tunggangan kepentingan politik di tahun politik yang sudah berjalan akan rentan politisasi. Hal ini justru akan mengguratkan potret buruk tata kelola kebijakan publik di negeri ini.

Guna memberikan perspektif berbeda terkait polemik tersebut, Rabu (24/1/2023), saya menghubungi Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman.

KPPOD merupakan lembaga independen yang sudah eksis lebih dari dua dekade dengan fokus pemantauan pada berbagai hal terkait kebijakan dan pelayanan publik berbagai bidang.

Sepanjang itu, mereka rutin menghiasi wacana publik dan memberikan sumbangsih pemikiran melalui studi komprehensif, advokasi, dan asistensi teknis bagi peningkatan mutu tata kelola dan praktik penyelenggaraan pemerintah agar makin efektif, akuntabel, dan demokratis.

Armand Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD (foto Armand Suparman)
Armand Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD (foto Armand Suparman)

Berikut petikan wawancara selengkapnya (huruf miring merupakan pertanyaan dari penulis).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun