Fleksibilitas tersebut terkait pula dengan pajak yang dibebankan kepada para investor. Salah satunya adalah pajak bumi. Menurut Marjolijn, selama ini aturan tersebut cukup memberatkan investor karena berlaku pula pada investor yang belum mendapatkan hasil apa-apa.
“Jangan bayangkan PBB di rumah, ini angkanya ratusan miliar..,”tuturnya.
Dalam situasi kritis seperti saat ini, penting untuk memberikan insentif tersebut agar para investor masih mau berinvestasi terlebih untuk melakukan ekplorasi-ekplorasi terutama di sejumlah titik yang disinyalir mengandung potensi migas.
Ketiga,meningkatkan koordinasi antarinstansi dan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti sudah disinggung di atas, aturan yang berlapis-lapis menuntut koordinasi yang baik agar tak menyulitkan para investor. Selain penyederhanaan aturan, sistem koordinasi satu pintu sebaiknya dilakukan untuk memangkas waktu serta mempermudah koordinasi secara cepat, transparan dan terintegrasi.
Keempat,aspek kepastian hukum. Hal ini terkait penanggung jawab sektor tersebut yakni Menteri ESDM yang terus berganti-ganti. Saat ini kementerian tersebut dipimpin oleh Plt setelah menteri definitif sebelumnya Arcandra Tahar diberhentikan setelah bertugas kurang dari sebulam.
Menarik mencermati kementerian ini. Selama dua tahun terakhir Presiden Joko Widodo sudah menunjuk tiga menteri berbeda dalam rentang waktu tugas berberbeda-beda. Sebelum Luhut Panjaitan dan Arcandra orang nomor satu di kementerian itu diduduki Sudirman Said selama 22 bulan sebelum lengser saat resufflejilid dua beberapa waktu lalu.
Sebelum era Jokowi-JK, situasi serupa terjadi juga. Setidaknya setelah era Purnomo Yusgiantoro pada 2000-2009, menteri ESDM tak ada yang menjalankan tugasnya secara paripurna. Darwin Saleh bertugas selama dua tahun (2009-2011) sebelum digantikan Jero Wacik yang memimpin hingga 2014. Sebulan sebelumnya masa SBY-Boediono berakhir, posisi tersebut diisi oleh Plt Chairul Tanjung.
Tak hanya dari pihak investor, iklim politik yang tak menentu juga mempengaruhi kerja para menteri. Dalam rentang waktu terbatas mereka harus bergulat untuk menyelesaikan banyak persoalan. Sektor hulu migas tak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas, juga kepemimpinan yang stabil. Dalam posisi industri hulu migas seperti saat ini tidak bisa diselesaikan oleh menteri yang selalu datang dan pergi.
Selain itu, fenomena tersebut menyiratkan bahwa sektor tersebut sangat penting sekalgus seksi. Menteri terkait tampaknya tidak hanya memainkan fungsi teknis dan ekonomis, juga politis. Karena itu kita berharap jangan sampai dugaaan tersebut benar adanya. Kita tidak ingin misteri kursi panas ini terus berlanjut, karena sektor migas sedang membutuhkan pemipin yang kompeten, berintegritas dan jauh dari segala bentuk intervensi apapun. Sektor hulu migas kita membutuhkan iklim politik yang teduh. Mendapatkan sumber migas kita yang “su” jauh tidak bisa dilakukan dalam situasi yang gaduh dan riuh seperti saat ini.
Twitter: @Charlesemanueld
