Hallo generasi milenial, kalian mungkin sudah mengetahui topik dan berita yang sedang ramai diperbincangkan di  media sosial mengenai situasi perekonomian di Indonesia menjelang pemilu.
Mari kita jelaskan situasi terkini di Indonesia secara lebih rinci. Situasi perekonomian Indonesia dinilai sangat tangguh sehingga ada optimisme target pertumbuhan yang dicanangkan pemerintah pada tahun ini akan tercapai. Meski demikian, tahun politik ini merupakan tantangan yang harus diwaspadai, karena dunia usaha cenderung wait and see apa yang terjadi dengan politik dan siapa yang akan terpilih. Pengalaman selama ini telah menunjukkan bahwa ketika pemilu sudah dekat, pelaku ekonomi cenderung menunda ekspansi usaha.
Sementara itu target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang direncanakan dalam RP JMN 2020-2024, sebenarnya berkisar 6%. Namun, mengingat berbagai kondisi domestik dan global, seperti perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina serta konflik yang baru saja pecah antara Israel dan Palestina, besar kemungkinan Indonesia akan makin sulit keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.Â
Pelaku bisnis cenderung wait and see kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan berikutnya. Hal ini akan sedikit memperlambat perputaran uang karena pelaku ekonomi belum berani melakukan ekspansi besar-besaran. Jika Pemilu berjalan baik dan proses pergantian kepemimpinan nasional berjalan aman, maka pengembangan ivestasi dunia usaha kemungkinan akan kembali terpacu.
Dari segi daya beli, Indonesia relatif sejahtera karena daya beli masyarakat relatif stabil. Seiring dengan teratasinya pandemi Covid-19 secara bertahap, mobilitas masyarakat telah pulih dan daya beli masyarakat pun meningkat. Bila dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya, situasi perekonomian negara ini masih positif. Upaya pemulihan perekonomian Indonesia dari pandemi Covid-19, diakui atau tidak, sangat terbantu dengan melonjaknya harga komoditas-komoditas utama, seperti batu bara, nikel, kelapa sawit, dan komoditas lainnya.
Masalahnya, harga berbagai komoditas mulai turun. Kabarnya, sekitar pertengahan tahun 2023, terlihat harga berbagai komoditas penunjang proses pemulihan ekonomi Indonesia mulai menurun. Ketika harga pasar secara bertahap mulai diatur, Indonesia tidak dapat lagi menikmati kenaikan harga bahan baku utama. Di sisi yang lain, kebijakan hilirisasi yang dirumuskan belum memberikan hasil yang diharapkan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan akan melambat di masa mendatang. Sejumlah faktor yang menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah:
Pertama, hal ini berkaitan dengan kualitas regulasi yang belum berjalan sesuai harapan. Meskipun pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan politik dan tata kelola negara, namun harus diakui bahwa kualitas kebijakan regulasi Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa peraturan yang tidak efisien dan efektif menyebabkan biaya yang tinggi.
Kedua, berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki angkatan kerja terampil, kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia secara umum masih belum memadai. Sebagian besar tenaga kerja yang ada masih kurang terampil dan terlatih untuk memenuhi kebutuhan industri.
Ketiga, terkait inefisiensi kinerja birokrasi dalam negeri. Pengalaman menunjukkan bahwa jika birokrasi tetap terkontaminasi dengan praktik korupsi dan rantai birokrasi cenderung berkepanjangan, terdapat resiko bahwa aktivitas ekonomi akan memakan banyak biaya. Sejumlah besar investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena rumitnya tantangan birokrasi yang mereka hadapi. Di Indonesia, angka ICOR (Incremental Capital Output Rate) diperkirakan akan tetap sebesar 6,2% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berbiaya tinggi dan tidak efisien. ICOR juga menunjukkan perluasan infrastruktur yang dikembangkan selama ini belum mampu menekan  biaya logistik.
Keempat, menyebutkan peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, setiap kenaikan anggaran kementrian sebesar 1% akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%. Namun, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Misalnya pada tahun 2018 hingga 2019, anggaran pemerintah pusat meningkat sebesar 2,8%, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi justru -0,20%. Potensi dampak kenaikan anggaran pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018-2019 diperkirakan sebesar 0,17%, sedangkan dampak aktualnya sebesar -0,20%. Hal ini menjadi bukti bahwa peran APBN belum sesuai harapan.
Di sisi lain, jika risiko dapat dimitigasi, pemerintah dapat memanfaatkan peluang ekonomi di pertengahan tahun politik, terutama dengan menstimulasi sektor-sektor yang berpotensi besar. Misalnya, industri tekstil diperkirakan mengalami penurunan permintaan dari luar negeri akibat resesi global. Namun negera ini menghadapi peluang besar karena dinamika pemilu. Kaos dan aksesoris kampanye banyak diminati selama ini, sehingga pemilu bisa menjadi pemicunya. Penelitian menunjukkan bahwa pemilu mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terhadap di industri tekstil. Selain itu, industri hotel, restoran, dan transportasi juga akan memperoleh pendapatan yang signifikan dari kampanye ini.
