Melihat semua masalah ini, muncul anggapan bahwa MBG bukanlah program yang benar-benar didedikasikan untuk rakyat. Sebaliknya, program ini lebih terlihat sebagai proyek pencitraan yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat. Dalam konteks tahun politik, tuduhan bahwa MBG dijadikan alat kampanye semakin sulit dibantah.
Yang lebih miris, program ini justru menguntungkan korporasi. Perusahaan-perusahaan besar penyedia makanan mendapatkan keuntungan besar dari program ini, sementara rakyat harus menanggung beban pendanaan melalui pajak dan kontribusi lainnya. Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari program ini?
Solusi Khilafah: Pemenuhan Gizi Berbasis Syariat Islam
Di tengah carut-marutnya kebijakan MBG, mari kita lihat bagaimana Khilafah menawarkan solusi yang lebih menyeluruh. Dalam sistem Khilafah, pemenuhan kebutuhan gizi rakyat adalah tanggung jawab negara yang dikelola sesuai syariat Islam. Dengan mekanisme yang jelas, sistem ini memastikan bahwa tidak ada anak yang mengalami stunting atau kekurangan gizi.
Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat membuat sebuah program dan menjalankan kepemimpinannya adalah upaya preventif untuk mencegah berbagai masalah muncul. Berikut ini beberapa hukum Islam melalui khilafah akan ditegakkan dalam menangani masalah gizi secara sistematis.
Pembangunan Kedaulatan Pangan
Dalam Khilafah, pembangunan kedaulatan pangan menjadi prioritas. Negara akan membangun departemen khusus untuk kemaslahatan umum, yang bertugas memastikan tersedianya bahan pangan berkualitas di masyarakat. Departemen ini juga akan menjaga kualitas pangan melalui pengawasan ketat dan melibatkan para pakar di bidang terkait.
Penyediaan Lapangan Kerja
Stunting dan gizi buruk tidak bisa dilepaskan dari masalah ekonomi. Oleh karena itu, Khilafah memastikan tersedianya lapangan kerja yang luas, sehingga setiap keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Dengan begitu, masalah gizi buruk dapat dicegah sejak awal.
Pendanaan yang Beragam
Salah satu keunggulan Khilafah adalah sistem pendanaannya yang kuat. Negara memiliki berbagai sumber pendapatan, mulai dari zakat, kharaj (pajak tanah), hingga hasil tambang dan kekayaan alam lainnya yang akan dikelola secara maksimal. Dengan dana yang besar ini, negara dapat membiayai program pemenuhan gizi tanpa membebani rakyat.
Pelibatan Pakar
Dalam membuat kebijakan terkait gizi dan stunting, Khilafah akan melibatkan para pakar di bidang kesehatan, gizi, dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, setiap kebijakan yang dibuat didasarkan pada penelitian dan data yang akurat, bukan sekadar gimik politik.
Program MBG yang mulanya dianggap menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia nyatanya ragu menunjukkan keberhasilan. Bahkan dengan berbagai masalah yang muncul, program ini justru terlihat sebagai alat kampanye serta tidak direncanakan dengan baik. Pendanaan yang tidak jelas, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga sasaran yang tidak tepat menjadi bukti bahwa negara belum serius dalam mengurus kebutuhan rakyat.
Sebaliknya, Khilafah menawarkan solusi yang lebih menyeluruh. Dengan pendekatan berbasis syariat Islam, sistem ini memastikan bahwa setiap rakyat mendapatkan kebutuhan gizinya secara merata. Jadi, mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan kembali sistem yang benar-benar mengutamakan kemaslahatan rakyat. Bagaimana menurut kamu?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
