Pada tulisan sebelumnya, sudah dibahas bahwa setelah berjalannya program Makan Bergizi Gratis dengan nama yang lebih populer yaitu Makan Siang Gratis, kita melihat bagaimana beberapa keriuhan timbul.Â
Meminggirkan pertikaian yang berjalan di lapangan, agaknya lagi-lagi masyarakat perlu nih mengkritik program yang memiliki pendanaan besar ini. Apakah berjalan secara efektif? benarkah pelaksanaannya sudah tepat? atau bahkan program ini perlu dievaluasi besar-besar jika memang masih ingin diteruskan?
Jangan sampai permasalahan lain justru timbul dari tindakan yang disebut ingin menyelesaikan masalah ini, tapi malah menumbuhkan kompleksitas yang lebih ekstrem. Yuk kita bahas lebih lanjut!
Pendanaan yang Belum Jelas
Awalnya, program MBG ini tampak menjanjikan. Siapa yang tidak ingin anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi secara gratis, kan? Namun, ketika bicara soal pendanaan, semuanya jadi buram. Dilaporkan, pemerintah membutuhkan sekitar Rp100 triliun untuk merealisasikan program ini secara merata. Faktanya, dana tersebut belum sepenuhnya tersedia. Bahkan, beberapa daerah terpaksa "patungan" hingga Rp5 triliun untuk mendukung program ini. Kok jadi begini?
Tidak hanya itu, muncul berbagai usulan yang terkesan asal-asalan, seperti menggunakan uang zakat atau bahkan dana yang disita dari koruptor untuk mendanai MBG. Bukannya solusi, ide-ide ini justru memperlihatkan lemahnya perencanaan pemerintah. Pendekatan seperti ini hanya menambah kebingungan dan membuktikan bahwa program ini tidak dirancang secara matang.
Kualitas Makanan Dipertanyakan
Masalah lain muncul dari kualitas makanan yang disediakan. Dalam beberapa kasus, makanan yang diberikan dalam program MBG justru membahayakan kesehatan. Ada laporan tentang makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi. Padahal, tujuan utama program ini adalah untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang sehat dan bergizi.
Tidak hanya soal kualitas, program ini juga menghadapi risiko meningkatnya food waste. Bermunculan kasus anak-anak yang menolak makan karena makanan yang disediakan dianggap "tidak layak" atau tidak sesuai dengan selera mereka. Akibatnya, banyak makanan yang terbuang sia-sia, menambah masalah baru di tengah upaya menyelesaikan persoalan gizi buruk.
Pemerintah pun berjanji akan memperketat pengawasan kualitas makanan. Tapi, pertanyaannya, kenapa hal ini baru dilakukan setelah muncul kritik? Seharusnya, kontrol kualitas menjadi prioritas sejak awal, bukan reaksi setelah masalah terjadi. Lagi-lagi, ini menunjukkan bahwa program ini diluncurkan tanpa perencanaan yang matang.
Sasaran yang Tidak Tepat
Selain pendanaan dan kualitas makanan, masalah lain adalah soal sasaran program ini. Banyak anak yang seharusnya mendapatkan manfaat dari MBG justru belum tersentuh. Hal ini membuat Presiden Prabowo Subianto,orang nomor satu Indonesia saat ini sekaligus pemilik program, merasa gelisah. Namun, kegelisahan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.
Masalah utama yang sebenarnya adalah akar dari tingginya kasus stunting dan gizi buruk. Stunting terjadi karena ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi, yang lagi-lagi berakar pada masalah ekonomi. Program MBG hanya menyentuh permukaan masalah tanpa benar-benar menyelesaikan akar persoalan.
Program Populis yang Menguntungkan Korporasi
