Korupsi Impor Gula: Jangan Hanya Tom Lembong! Seret juga Menteri Lainnya!

Kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat tergantung pada komitmen pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Pengawasan dan penuntutan terhadap tokoh-tokoh publik harusnya tanpa pandang bulu, sehingga setiap pihak yang diduga terlibat, baik dalam proyek besar atau kebijakan kontroversial, turut diusut secara menyeluruh.

Membunuh Musuh Politik atau Penegakan Hukum yang Benar?

Dalam demokrasi kapitalisme, persepsi publik mudah terdistorsi ketika elit tampak mengendalikan proses hukum untuk membungkam kritik. Tidak heran jika masyarakat mulai berspekulasi bahwa pemerintah tengah berupaya menulis sejarahnya sendiri dengan "membunuh" para musuh politik yang tidak sejalan. Situasi ini membuka wacana, apakah pemerintah berupaya menggunakan mekanisme hukum untuk mengonsolidasikan kekuasaan atau menjaga kepentingan mereka.

Jika elit hanya mengutamakan keuntungan pribadi dan berkolusi demi mengamankan posisi masing-masing, maka pemerintah seolah bermain api. Publik bisa saja menganggap bahwa demokrasi hanya menjadi kendaraan bagi elit untuk melindungi diri dan kekuasaan mereka, bukan alat untuk melayani masyarakat luas.

Kesimpulan: Hukum untuk Semua, Bukan Hanya untuk Segelintir

Penanganan kasus impor gula ini hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi penegakan hukum secara menyeluruh. Jika benar komitmen memberantas korupsi, maka bukan hanya Tom Lembong yang diseret, tetapi juga pihak-pihak lain yang memiliki andil dalam kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan negara. Keadilan tidak akan bisa dicapai jika pemerintah hanya memilih kasus yang nyaman bagi mereka, sementara kasus besar lainnya tetap tenggelam.

Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh, Indonesia dapat memulihkan kepercayaan publik dan menghindari spekulasi bahwa pemerintah hanya menjalankan politik kekuasaan yang mengabaikan kepentingan rakyat.