Food State, Proyek Ketahanan Pangan yang Tak Kunjung Tuai Hasil Panen

Ketika Joko Widodo memberikan sinyal peringatan kepada para menteri kabinet Indonesia Maju akan datangnya ancaman krisis pangan dunia di tengah Pandemi Covid-19. 

Hal ini pun langsung direspon oleh beberapa menteri termasuk Mentri pertahanan Prabowo Subianto yang dimana akan merencanakan program pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah dengan alasan agar cadangan strategi pangan Pemerintah tetap terjaga ke depan hingga mampu melakukan ekspor pangan. 

Namun berdasarkan penelusuran BBC News Indonesia Bersama LSM Pantau Gambut menemukan proyek tersebut justru hanya memicu persoalan baru, bencana banjir yang meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan menanam.

Sebelum lahan berubah menjadi kebun singkong, hutan menjadi tempat tumpuan penduduk mencari kayu guna membangun rumah, berburu hewan, hingga mencari ramuan tradisional. Kini semua telah hilang. Bermula dari November 2020, puluhan alat berat dikawal tentara mulai memasuki hutan di wilayah Gunung Mas. Kini beberapa di antaranya terbengkalai rusak dan hanya meninggalkan pilu bagi masyarakat sekitar. Selain singkong, pemeirntah juga mengembangkan food estate padi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, pidaknya sudah mengira program lumbung pangan ini akan gagal sebagaimana yang terjadi sebelumnya. 

Program serupa juga pernah dijalankan di era presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono namun taka da yang berhasil. Penyebabnya karena kajian ilmiah perihal kesesuaian lahan dan kondisi sosial masyarakat di Kalimantan Tengah. Sebab menanam padi di atas lahan eks-Pengembangan Laham Gambut (PLG) adalah Tindakan serampangan. 

Seharusnya fungsi gambut adalah pengatur siklus air namun justru diekploitasi sehingga terjadi kekeringan dan malah memicu kebakaran hutan. Pemerintah tak hanya merusak gambut, namun merembet ke kawasan hutan yang menjadi lokasi kebun singkong. Padahal hutan habitat satwa liar.

Ketahanan pangan, di sisi lain, adalah bentuk otonomi negara. Tujuan dari ketahanan pangan itu sendiri tidak hanya mencakup pangan yang cukup (ketersediaan), murah (terjangkau), tetapi juga pangan yang aman dan bergizi (keamanan).

Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan harus benar-benar menjadi ukuran utama. 

Keberadaan ruang makan yang terencana harus menjawab permasalahan dari ketiga aspek tersebut. Perencanaan yang cermat, koordinasi antar-lembaga yang baik, dan implementasi yang baik sangat penting untuk mewujudkan ketiga aspek tersebut.