Menanggapi rencana kunjungan Biden ke Port Moresby Papua Nugini disambut hangat oleh para pejabat PNG, bahkan koran The National menyebutnya sebagai "Kunjungan Bersejarah". Untuk pertama kalinya presiden AS mengunjungi Papua Nugini di Pasifik selatan. Â Tentu menjadi sebuah pertanyaan, Biden sedang memainkan strategi apakah di kawasan Indo-pasifik ini. Setelah kunjungan mantan pemimpin DPR AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan tahun lalu yang telah mempengaruhi hubungan antara Tiongkok dan Amerika serta hubungan lintas selat.
Media dan ilmuwan Tiongkok sepakat bahwa kunjungan Pelosi tidak hanya tidak memperbaiki hubungan Tiongkok-Amerika dan hubungan lintas selat, tapi juga membawa lebih banyak ketidakpastian dan tantangan bagi pemerintahan Biden. Para ilmuwan dari lembaga pemikiran pro-partai Demokrat, Brookings Institution, berpendapat bahwa memburuknya hubungan Tiongkok-Amerika tidak sesuai dengan kepentingan keamanan Taiwan.
Menghadapi peningkatan kekuatan dan tekanan politik dari faksi hawkish lintas partai di Kongres terhadap Tiongkok, Biden memiliki sedikit pilihan kebijakan untuk hubungan lintas selat. Di satu sisi, Biden perlu memenuhi tuntutan politik keras dari kedua partai Republik dan Demokrat di dalam negeri terhadap Tiongkok dan Rusia. Di sisi lain, untuk melindungi perkembangan ekonomi dan teknologi Amerika serta kehidupan rakyat, dan untuk memenangkan pemilihan presiden Amerika pada tahun 2024, dia harus mencegah Amerika terlibat dalam konflik militer langsung dengan Moskow dan Beijing di zona perbatasan Eurasia.
Strategi serupa nampaknya sedang dimainkan Biden dalam kunjungan ke kawasan Pasifik dengan bertemu para pemimpin negara negara kepulauan pasifik di Port Moresby dalam kunjungan singkatnya (hanya sekitar 4 jam) tanggal 21 Mei 2023 mendatang dalam perjalanan menuju Australia. Para akademisi Tiongkok melihat kunjungan Biden sebagai upaya mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik yang semakin meluas dengan pendekatan ekonomi pertadangan dan infrastrukturnya.
Perkembangan perang Ukraina hingga saat ini telah membuktikan bahwa strategi Biden adalah membiarkan orang-orang Ukraina terlibat dalam konflik langsung dengan Rusia terlebih dahulu, kemudian membiarkan ekspansi NATO ke timur dan sekutu Eropa mendukung Ukraina, sehingga mereka dapat melibatkan Rusia dalam perang proksi jangka panjang untuk mengisolasi Rusia. Dengan cara ini, dia dapat menghindari pengiriman pasukan Amerika langsung ke Eropa, dan juga dapat melemahkan Rusia.
Merevisi 'Ketegasan Strategis Baru'
Mengingat ini, penulis memandang bahwa pemerintahan Biden telah menerapkan kebijakan 'ketegasan strategis baru' (new strategic clarity) di Indo-Pasifik, yang dapat berkoordinasi dengan strategi geopolitik 'pengepungan ganda' (dual containment) dan 'penghalangan terpadu' (integrated deterrence) Amerika terhadap Tiongkok dan Rusia.
Pada pertengahan September tahun lalu, Biden untuk keempat kalinya sejak menjabat menyatakan secara terbuka bahwa jika Beijing menyerang Taiwan dengan kekuatan militer, militer Amerika pasti akan membantu mempertahankan Taiwan. Pernyataan Biden yang kembali ini telah memicu diskusi dan perhatian di kalangan pembuat kebijakan Amerika. Beberapa analis dan ilmuwan sepakat bahwa Biden telah menyadari bahwa menyempitnya kesenjangan kekuatan militer antara Tiongkok dan Amerika berarti bahwa militer Amerika tidak lagi dapat berharap akan selalu mendominasi dalam konflik di Selat Taiwan. Karena superioritas kekuatan militer Amerika adalah dasar dan prasyarat material dari kebijakan 'ketidakjelasan strategis' (strategic ambiguity) yang telah diterapkan selama beberapa dekade terakhir, penutupan kesenjangan kekuatan militer antara Tiongkok dan Amerika telah mendorong perancang 'ketegasan strategis' (strategic clarity) untuk mengusulkan bahwa Amerika harus secara eksplisit menyatakan bahwa jika Beijing menyerang Taiwan dengan kekuatan militer, militer Amerika pasti akan membantu mempertahankan Taiwan.
Namun, kelemahan dari 'ketegasan strategis' adalah bahwa ia tidak dapat mencapai efek 'penghalangan ganda' (double deterrence) yang dapat mencegah kedua belah pihak di lintas selat untuk memulai perang, seperti yang dapat dilakukan oleh 'ketidakjelasan strategis'. Lebih buruk lagi, 'ketegasan strategis' juga akan mendorong kekuatan pro-kemerdekaan Taiwan untuk mendorong agenda kemerdekaan Taiwan dengan jaminan keamanan Amerika, sehingga meningkatkan kemungkinan konflik di Selat Taiwan.
Saya percaya bahwa pemerintahan Biden telah memahami kompleksitas isu Taiwan, dan oleh karena itu perlu menerapkan kebijakan 'ketegasan strategis baru'. Petunjuknya ada dalam komentar Biden saat diwawancarai oleh program televisi Amerika '60 Menit' (60 minutes) pada pertengahan September tahun lalu. Biden berkata: "Taiwan membuat keputusan mereka sendiri tentang kemerdekaan mereka" (Taiwan makes their own judgements about their independence). Dia juga mengatakan: "Kami tidak mendorong - kami tidak mendorong mereka untuk menjadi independen. Kami tidak - tentang ini - ini adalah keputusan mereka sendiri" (We are not moving -- we're not encouraging their being independence. We're not -- that -- that's their decision).
