Menteri Professional vs Menteri Politisi

Pilihlah aku jadi menteri mu, Mungkin lirik tersebut yang bisa menggambarkan para kandidat kandidat menteri sekarang. Memasuki pemerintahan baru pasti dimulai dengan pembuatan kabinet  baru. Kabinet yang berisikan menteri-menteri merupakan hak prerogatif presiden, pemerintahan jokowi “the choosen president” telah memunculkan era baru dalam berkepemerintahan hal ini terlihat dari gaya-gaya pemerintahan pak JKW-JK sebelumnya yang membuka seluas-luasnya opini publik untuk berkontribusi dalam perjalanan kepemerintahannya. Opini publik tersebut selalu memunculkan topik baru di setiap babak perjalanan JKW-JK menuju RI I dan II oktober nanti. Salah satu nya adalah terkait pemilihan menteri-menteri yang akan duduk di jajaran kabinet JKW-JK, sehingga munculah konsep menteri ideal.

Berbicara soal jabatan menteri sebenarnya tak lepas dari dua hal yaitu keprofesionalan dan perpolitikan, mengapa ? keprofesionalan adalah substansi yang harus dimiliki seorang menteri karena kementerian terdiri dari beberapa bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan orang-orang yang mengerti bagaimana solusi mengatasi masalah terhadap bidang tersebut. Yang kedua adalah perpolitikan, hal ini dikarenakan jabatan menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan sehingga menteri  pun harus terlibat dalam perpolitikan nasional dalam menjalankan solusi nya.

Pak JKW-JK sudah berbicara banyak tentang bocoran-bocoran kabinetnya, seperti mengutamakan menteri yang professional, melarang menteri dari partai politik memiliki jabatan penting di partai, sampai kriteria kuat, jujur, dan berani.  Hal ini merupakan langkah positif untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Kurang lebihnya keinginan sang presiden pun sama dengan masyarakat, tidak ada bagi-bagi kekuasaan, menginginkan menteri yang berkompeten, dan memiliki sifat jujur . Kesamaan pola ini lah yang membuat JKW-JK mendapatkan kepercayaan yang penuh bagi masyarakat kecuali mungkin orang-orang yang masih saja mempermasalahkan terpilihnya JKW-JK yang masih saja memiliki sentimen tinggi terhadap sang presiden. Namun biarlah nanti pun mereka akan sadar bahwa pemerintah ini akan berjalan baik sesuai keinginan masyarakat seluruh Indonesia.

Sebenarnya dari bocoran menteri yang dikeluarkan pak jokowi kita sudah dapat menebak bagaimana komposisi kabinet pak JKW-JK, kurang lebih ialah dari kader partai politik akan menduduki jabatan menteri seperti Mendagri, Menkokesra, Mensos, Menteri pemuda dan olah raga, menteri perdagangan, dan menteri agama, sedangkan menteri-menteri yang lain akan dijabat oleh tenaga professional di bidang nya. Yang kemungkinan pasti terjadi ialah jabatan menteri dari partai politik akan berkurang dari kabinet yang sebelumnya mengingat koalisi partai kepemerintahan belum melebihi 50% kursi di parlemen. Sehingga kader parpol yang menjadi kandidat pun berkurang.

Bagi para professional mungkin dalam benaknya jabatan menteri adalah panggilan bukan keinginan, berbeda dengan para politisi meskipun ia memiliki keprofessionalan di bidang tersebut mungkin jabatan menteri adalah salah satu tujuan dalam berpolitisi artinya menjadi menteri adalah suatu tujuan politik. Kalau boleh berpendapat mungkin komposisi jabatan menteri dalam suatu kabinet pemerintahan haruslah tepat dan seimbang.  Komposisi menteri dari kalangan professional seharusnya ditempatkan di posisi menteri pada bidang-bidang pembangunan nasional. Sedangkan kepada seorang kader parpol  jabatan menteri yang diberikan adalah posisi dimana kementerian tersebut banyak membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam pemerintahan negara dan kemasyarakatan, hal ini dikarenakan kementerian tersebut sering mengeluarkan kebijakan yang vital bagi pemerintahan dan kemasyarakatan sehingga membutuhkan dukungan dari badan-badan negara lainnya.

Pemilihan kabinet menteri ini sangatlah penting  agar perjalanan pemerintah nanti berjalan dengan baik. Karena apabila pemilihan ini hanya sekedar asal pilih demi tercapainya kerja sama politik antar parpol maka yang terjadi adalah buruk nya kinerja kementerian-kementerian yang ada sehingga terjadi pergantian menteri ata yang disebut dengan Reshuffle kabinet. Menurut saya ini adalah bentuk kegagalan suatu kinerja kementerian kecuali Reshuffle yang dilakukan untuk mengganti menteri yang beralih tugas dan hal-hal lainnya berkaitan dengan kepentingan pribadi. Selain itu Reshuffle adalah bentuk evaluasi yang hasilnya negative sehingga perlu dilakukan pergantian posisi menteri.

Kita tidak ingin hal ini terjadi, sedikit sedikit dalam periode singkat jabatan menteri sudah berubah-ubah, timbulnya penambahan bidang di kementerian-kementerian terkait serta pembentukan wakil-wakil menteri. Hal ini tentunya membuat kinerja kementerian akan terganggu. Oleh karena itu, “penggodokan” yang dilakukan pak JKW-JK melalui tim transisi nya harus benar-benar berjalan secara fokus tanpa ada intervensi politik dari manapun dan memikirkan secara jangka panjang akan apa yang dihadapi bangsa Indonesia 5-10 tahun ke depan. Kalau kabinet kementerian sudah kompak, konsisten serta benar maka saya yakin apa yang menjadi tujuan pemerintahan baru ini akan membanggakan rakyat Indonesia.