Menjelang pergantian tahun, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menganulir keputusan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, soal mutasi 16 perwira di jajaran TNI. Keputusan diambil oleh Mantan KSAU setelah mempertimbangkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh TNI.
Namun, keputusan tersebut dilihat lain oleh pengamat militer, Salim Said. Ia justru tak yakin perintah untuk menganulir keputusan mutasi dari Panglima TNI sebelumnya itu berasal dari keinginan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
"Saya nyaris yakin keputusan yang mendadak dan kontoriversial oleh panglima TNI Hadi bukan inisiatif dia," kata Salim pada Kamis (21/12).
Menurut Salim Said, perintah tersebut datang dari atasan Panglima TNI, yaitu Presiden Joko Widodo. Dia pun menduga ini karena adanya kepentingan politis di baliknya.
Sayangnya, analisa Salim Said tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan valid sesuai kenyataannya di lapangan. Sehingga kita pun bisa menilai bahwa analisa di atas hanyalah opini pribadi yang berdasarkan feeling saja.
Di sisi lain, Ia mengaku bahwa sumber pernyataannya itu berdasarkan pada informasi dari orang-orang di sekitarnya saja. Ia sendiri tak memverifikasinya secara langsung pada Panglima TNI, sehingga dengan begitu informasi tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya. Apalagi terkait dengan tuduhannya yang tendensius bahwa keputusan tersebut karena kepentingan politis Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, pernyataan Salim Said di atas dapat disimpulkan bahwa itu sebenarnya hanyalah opini/dugaan sementara yang menurut pandangan subyektifnya saja. Belum tentu fakta yang sebenarnya. Â
Sebenarnya, bila dilihat secara teliti, pembatalan rotasi jabatan di lingkungan internal TNI itu adalah hal yang wajar. Hal tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dalam rangka menghadapi tantangan dan tugas TNI ke depan yang semakin kompleks.
Selain itu, berdasarkan tugas pokok dan aturan organisasi TNI yang diatur dalam UU TNI, Panglima TNI memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pergantian terhadap personil sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tersebut tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.
Kemudian, menurut keterangan Panglima TNI sendiri, pembatalan mutasi sejumlah perwira TNI tersebut sesuai dengan evaluasi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Panglima TNI asal Malang itu pun memastikan bahwa keputusannya tersebut tidak dilakukan berdasarkan preferensi pribadi. Jadi bukan karena like and dislike, melainkan mengedepankan prinsip right man in the right place.
Terakhir, terlepas dari itu semua, pada dasarnya urusan pergantian personil di TNI merupakan wilayah internal TNI itu sendiri. Hal tersebut tidak semestinya dijadikan sebagai bahasan publik dengan mengaitkannya pada kepentingan politik tertentu. Apalagi dengan mengaitkan adanya intervensi Presiden atas proses tersebut. Tentu, itu merupakan hal yang tak sesuai konteksnya.
