Batalnya Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dalam kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, menimbulkan berbagai spekulasi. Hal itu terus menggelinding sehingga membuat bola liar yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Terkait kasus tersebut sebenarnya sudah selesai. Kasus ini sudah tidak dianggap sebagai masalah lagi, baik oleh pihak Indonesia atau AS.
Hal itu juga ditegaskan oleh Menkopolhukam, Wiranto, bahwa itu hanya kesalahan administrasi yang menyebabkan Panglima TNI batal ke AS. Dan itu tidak perlu dibesar-besarkan lagi.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto menyebut tidak ada penolakan kedatangan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Amerika Serikat (AS). Ia mengaku kejadian itu hanya perkara terlambatnya keluar boarding pass untuk panglima dan rombongan.
"Jadi gini, harus diluruskan, bukan dilarang. Apa buktinya dilarang? Dia (Jenderal Gatot) sudah pegang visa. Yang terjadi, boarding pass-nya tidak keluar. Kenapa enggak keluar? Karena terjadi kesalahan administrasi," kata Soleman Ponto Rabu (25/10/2017).
Pihak AS sendiri melalui Dubes di Indonesia sudah menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen bahwa kejadian serupa tidak akan terulang mengingat selama Indonesia dan AS memiliki hubungan bilateral yang baik.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert menyatakan bahwa keputusan menolak Gatot itu bukan dikeluarkan oleh Deplu AS. Setelah penolakan untuk terbang itu, pihak Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika (DHS) Â menyatakan bahwa Panglima TNI sebenarnya dijadwalkan terbang dengan pesawat lain, namun memilih tidak melanjutkan perjalanannya.
Dengan begitu, adanya isu bahwa pencekalan itu karena sentimen tertentu tidak benar. Apalagi bila itu dikaitkan dengan intervensi pihak-pihak tertentu di dalam negeri yang berupaya mencekal Panglima.
Seperti akhir-akhir ini, banyak analisa yang menyudutkan BIN sebagai dalang atas kasus tersebut. Tentu, itu adalah analisa yang ngawur. Hal itu berpotensi untuk mengadu domba antara Polri dan TNI.
Bila ditelaah lebih lanjut, adanya isu intervensi BIN dalam pencekalan itu sangat tidak berdasar dan memiliki sumber yang jelas. Opini itu lebih bersifat subyektf yang dapat menimbulkan instabilitas sosial politik. Padahal sudah ada penjelasan seperti di atas.
Berbagai analisa ngawur di atas salah satunya disebarkan oleh akun FB bernama Andi Nino Wirawan. Ia aktif melakukan provokasi dengan mengaitkan BIN dan kasus pencekalan Panglima.
