Akhir-akhir ini beredar kabar bahwa ribuan alumni 212 akan menggelar aksi penolakan bangkitnya paham komunis atau PKI di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017) mendatang.
Selain itu, aksi demonstrasi 299 juga akan menolak diterbitkannya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas. Ajakan untuk mengikuti aksi "Tolak Bangkitnya PKI" dan "Tolak Perppu Ormas" pun telah disebar ke sejumlah grup WhatsApp.
Aksi demo 299 ini terasa janggal bagi kita yang masih berpikiran waras. Hal itu karena mereka mendemo sesuatu yang sebenarnya hasil olahan dari informasi hoax.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, isu kebangkitan PKI adalah informasi hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Hingga saat ini tak ada bukti PKI bangkit lagi, bahkan mereka sudah mati sejak 50 tahun lalu.
Kita patut curiga apa yang menjadi motif dan kepentingan dari aksi demo 299 ini. Karena bisa jadi (dan kemungkinan besar) aksi demonstrasi tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi.
Kemudian, aksi demonstrasi 299 juga menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sebenarnya saat ini Perppu tersebuf sedang diuji dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Karena proses JR sedang berjalan maka sepatutnya tak ada alasan bagi para alumni 212 ini untuk melakukan unjuk rasa.
Dengan demikian dugaan motif dan kepentingan dari aksi demonstrasi 299 sebagai upaya untuk makar yang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi semakin kuat. Selain itu juga akan mengganggu kondusifitas masyarakat. Itu yang akan dijadjkan bahan bakar guna menyudutkan pemerintah.
Sebagai warganet yang bijak, sebaiknya kita banyak belajar dan mengakses informasi dari pihak-pihak yang terpercaya. Dengan begitu kita bisa membedakan mana informasi yang valid atau ngawur.
Isu kebangkitan PKI di pemerintahan Presiden Jokowi adalah isu provokasi. Hingga saat ini pemerintah bersikap tegas terhadap ancaman komunisme. Bahkan Jokowi sendiri sudah menyampaikan bahwa bila ada PKI akan digebuk saat itu juga.
Pemerintah juga mendorong adanya literasi bagi warga soal bahaya komunisme. Karena itu pemerintah tidak melarang warga menonton film tentang PKI. Justru Presiden meminta agar film tersebut diperbarui supaya diterima generasi muda.
Dengan demikian, tidak tepat bila mendemo pemerintah karena isu kebangkitan PKI. Pemerintah justru hingga saat ini bersikap tegas menolak PKI dan Komunisme. Hanya saja isu itu sedang digoreng oleh pihak-pihak tertentu agar terlihat pemerintahan Jokowi saat ini pro-PKI. Tentu itu tidak benar.
